Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ujian Nasional Mengacu Kurikulum 2006

Kompas.com - 09/12/2014, 14:50 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ujian nasional SMP dan SMA/SMK pada 2015 akan berlangsung sama seperti tahun sebelumnya. Pelaksanaan ujian mengacu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan karena siswa kelas akhir, kelas IX SMP dan XII SMA/SMK, belum menjalankan Kurikulum 2013.

"Untuk acuan ujian nasional (UN) 2015 sudah ada permendikbud (peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan) yang ditandatangani Mohammad Nuh (mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) pada 14 Oktober 2014. Karena ada pergantian menteri, nanti akan ada perubahan permendikbud soal UN," ujar Bambang Suryadi, Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan, di Jakarta, Senin (8/12/2014).

Ada pula hal lain terkait pelaksanaan UN yang mesti diperbaiki. Menurut Bambang, salah satu perubahan yang dibutuhkan ialah soal pelaksanaan UN Paket Kesetaraan B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA/SMK) yang dijadwalkan sesudah UN formal. Padahal, sebelumnya, UN pendidikan nonformal dilaksanakan pada hari yang sama dengan UN formal, tetapi dimulai siang hari.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan UN disebutkan, nilai akhir untuk menentukan kelulusan siswa merupakan gabungan dengan porsi seimbang antara nilai sekolah dan nilai UN, masing-masing 50 persen. UN SMA/SMK dilaksanakan pada April 2015, sedangkan UN SMP pada Mei 2015. UN dilaksanakan dengan dua cara, yakni tertulis dan daring (online).

Dua ujian

Sesuai dengan keputusan pemerintah untuk menerapkan kembali Kurikulum 2013 secara terbatas di sekitar 6.000 sekolah uji coba, nantinya di sekolah-sekolah akan ada dua kurikulum, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan Kurikulum 2013. "Tidak masalah meskipun kurikulum berbeda. Sekolah yang masih KTSP, ya, diuji dengan materi UN sesuai KTSP. Adapun yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 diuji dengan materi UN sesuai Kurikulum 2013," kata Bambang. Prinsipnya, UN tidak akan merugikan siswa meskipun ada dua kurikulum yang berlaku.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, sekolah pernah menghadapi soal UN yang berbeda saat perubahan Kurikulum 1994 ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Perbedaan itu menimbulkan permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru saat menentukan kriteria seleksi. Penggunaan buku pelajaran yang berbeda dapat pula menjadi masalah.

"Ketika UN berbeda pada masa uji coba KBK 2004, justru siswa yang mengikuti KBK nilai akhirnya kecil. Masalah seperti ini bisa merugikan siswa saat mencari SMP atau SMA/SMK baru," ujar Iwan.

Kepala SMP PGRI Kebumen, Jawa Tengah, Eko Sajarwo mengatakan, belum ada sosialisasi soal pelaksanaan UN 2015. "Sekolah baru diminta mendata siswa yang ikut UN tahun depan," kata Eko.

Praktisi pendidikan yang mendalami riset dan evaluasi pendidikan, Elin Driana, mengemukakan, penggunaan Kurikulum 2013 dan KTSP 2006 secara bersamaan tidak masalah. Sekolah yang diminta kembali memakai Kurikulum 2006 juga seharusnya tidak akan terlalu terganggu dalam proses belajar-mengajar.

Baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006 sama-sama menggunakan prinsip KTSP. Pada dasarnya Kurikulum 2013 hanyalah pengembangan dari Kurikulum 2006.

"Jadi, kalau kembali memakai Kurikulum 2006, (hal itu) tidak akan mengubah model penilaian otentik, tematik, aktif, menggunakan berbagai media, dan lain-lain yang kerap disebut sebagai kelebihan Kurikulum 2013," ujar Elin. (ELN/LUK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com