Sikap Golkar Tolak Perppu Pilkada Bisa Ganggu Kekompakan KMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan, sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah bisa mengganggu kekompakan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Kalau benar ada kesepakatan antara KMP dengan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung, secara etika politik dan kesantunan sebaiknya ditepati. Kalau tidak bisa mengganggu kekompakan KMP," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Jumat (5/12/2014), seperti dikutip Antara.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, sudah tampak gejala ketidakkompakan KMP pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali. Saat pembukaan, seluruh pimpinan partai anggota koalisi dan Partai Demokrat hadir.

"Namun, saat penutupan, PAN dan Demokrat tidak terlihat. Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan sikap Golkar menolak Perppu atau ada acara lain yang lebih penting?" tutur mantan rektor UIN Bandung itu. (baca: Kata Syarief, Demokrat Tak Hadiri Penutupan Munas Golkar karena "Musibah" Perppu Pilkada)

Terkait Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat presiden, guru besar sosiologi UIN Bandung itu sependapat dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menawarkan tiga alternatif.

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Yusril sempat menyampaikan tiga alternatif, yaitu menolak perppu yang berakibat akan ada kekosongan hukum, menerima perppu terlebih dahulu kemudian secepatnya melakukan revisi untuk menyempurnakan dan menerima perppu secara bulat tanpa catatan.

"Alternatif menolak perppu paling banyak mudharatnya. Mungkin alternatif kedua dan ketiga yang paling sedikit mudharatnya dan memungkinkan," katanya.

SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Aburizal yang menolak pilkada secara langsung dan menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY mengaku memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*," jelas SBY. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)