Tuduhan Politik Uang Ramaikan "Drama" Munas Partai Golkar

Uang-uang itu diberikan oleh para caketum pasca-Pilpres 2014 atau mendekati masa berakhirnya kepemimpinan Ical. Saat elit Partai Golkar yang akan maju menjadi caketum safari politik ke daerah, mereka mengumpulkan para pengurus DPD II di sebuah hotel. Uang diberikan saat pulang.

"Katanya itu uang tanda terima kasih. Dari cerita yang berseliweran nilainya ada yang Rp25 juta untuk satu DPD II, ada juga yang Rp10 juta dan Rp15 juta," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak yang disebutkan oleh Zainal Bintang.

Perlu libatkan KPK?

Adanya praktik politik uang menjelang dan selama Munas Partai Golkar sebelumnya pernah disampaikan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Burhan mengaku pada tahun 2004 lalu, menyaksikan sendiri peredaran uang yang terjadi pada munas Golkar. Karena itu Burhanuddin pun mengusulkan Partai Golkar untuk mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi selama proses Munas berlangsung.

"Sejauh mana demokratisasi yang terjadi pada sebuah partai, ditandai dengan tidak adanya politik uang. Maka undang saja KPK. Kalau Golkar berani, saya angkat empat jempol saya," kata Burhan. (baca: Pengamat: Kalau Berani, Golkar Libatkan KPK dalam Munas 2015)

Tapi usulan Burhan ini dianggap mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla, tidak tepat. Menurut Kalla, Menurut Kalla, KPK bisa kehilangan wibawanya sebagai lembaga penegak hukum jika dilibatkan dalam proses politik.

"Ada enggak orang potensi korupsi di sana? Bahayanya nanti semua kandidat itu bisa masalah dan nanti KPK kerjanya begitu saja," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa tugas pokok KPK bukan sekadar merekomendasikan seorang calon pada setiap acara pemilihan, melainkan memberantas tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Kalla mengapresiasi jika Partai Golkar nantinya jadi melibatkan KPK dalam munas akhir November mendatang. (baca juga: JK: Keterlibatan KPK dalam Munas Golkar Bukan pada Tempatnya)