Kompas.com - 26/11/2014, 16:04 WIB
Manusia menyemut melakukan tawaf mengelilingi Kakbah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINEManusia menyemut melakukan tawaf mengelilingi Kakbah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan.
EditorSandro Gatra


BANJARMASIN, KOMPAS.com
- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, reformasi haji tetap berjalan meski penyelenggaraan haji 2014 baru saja usai.

"Kita akan tetap melakukan reformasi haji dalam bidang pendaftaran dan pelunasan biaya haji, penyelenggaraan persiapan haji di dalam negeri dan peningkatan kualitas layanan haji di Tanah Suci," kata Lukman di Banjarmasin, seusai silaturahim dengan para tokoh agama, ulama dan masyarakat Kalimantan Selatan, di Asrama Haji Banjarmasin, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Ketua MUI Kalsel H. Ahmad Maki, Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Prof Dede Rosada, Rektor IAIN Antasari Prof Dr Fauzi Aseri MA, Kepala Biro AUK IAIN Antasari Banjarmasin Sofian Nur, Kanwil Kemenag setempat Muhammad Tamrin, Ketua Dewan Masjid Kalsel H Gusti Rusdi Effendi, para ulama dan tokoh masyarakat.

Di hadapan para ulama, Lukman mengatakan, reformasi haji juga mencakup aspek transparansi. Sebab, publik ingin tahun sekecil apa pun dana yang disetorkan kepada Kementerian Agama. Ke depan, lanjut dia, tak ada lagi dana yang disetor saat pendaftaran atas nama menteri agama, tetapi atas nama pribadi.

Karena itu, jika dana dari yang bersangkutan mengendap di bank penerima setoran haji, maka dana optimalisasi berupa bunga harus diterima kepada orang bersangkutan.

"Asas transparansi kan pada prinsipnya harus berkeadilan," kata politisi PPP itu.

Ia mengaku akan memperjuangkan agar kuota haji dapat ditambah dari kuota dasar sebanyak 211 ribu mengingat jumlah umat Islam kini makin banyak, mencapai 240 juta jiwa. Antrean untuk pergi haji makin panjang dan lama, bisa mencapai 25 tahun menunggu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait kondisi, pihaknya akan merombak dan memperbaiki seluruh penggunaan Informasi Teknologi atau IT, yang dikenal di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai Siskohat (Sistem Komputerisasi Terpadu).

"Kita akan sempurnakan sehingga publik bisa membuka kapan bisa berangkat haji. Kapan pula harus melunasi," ucap Lukman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.