Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Reformasi Penyelenggaraan Haji Tetap Berjalan

Kompas.com - 26/11/2014, 16:04 WIB


BANJARMASIN, KOMPAS.com
- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, reformasi haji tetap berjalan meski penyelenggaraan haji 2014 baru saja usai.

"Kita akan tetap melakukan reformasi haji dalam bidang pendaftaran dan pelunasan biaya haji, penyelenggaraan persiapan haji di dalam negeri dan peningkatan kualitas layanan haji di Tanah Suci," kata Lukman di Banjarmasin, seusai silaturahim dengan para tokoh agama, ulama dan masyarakat Kalimantan Selatan, di Asrama Haji Banjarmasin, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Ketua MUI Kalsel H. Ahmad Maki, Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Prof Dede Rosada, Rektor IAIN Antasari Prof Dr Fauzi Aseri MA, Kepala Biro AUK IAIN Antasari Banjarmasin Sofian Nur, Kanwil Kemenag setempat Muhammad Tamrin, Ketua Dewan Masjid Kalsel H Gusti Rusdi Effendi, para ulama dan tokoh masyarakat.

Di hadapan para ulama, Lukman mengatakan, reformasi haji juga mencakup aspek transparansi. Sebab, publik ingin tahun sekecil apa pun dana yang disetorkan kepada Kementerian Agama. Ke depan, lanjut dia, tak ada lagi dana yang disetor saat pendaftaran atas nama menteri agama, tetapi atas nama pribadi.

Karena itu, jika dana dari yang bersangkutan mengendap di bank penerima setoran haji, maka dana optimalisasi berupa bunga harus diterima kepada orang bersangkutan.

"Asas transparansi kan pada prinsipnya harus berkeadilan," kata politisi PPP itu.

Ia mengaku akan memperjuangkan agar kuota haji dapat ditambah dari kuota dasar sebanyak 211 ribu mengingat jumlah umat Islam kini makin banyak, mencapai 240 juta jiwa. Antrean untuk pergi haji makin panjang dan lama, bisa mencapai 25 tahun menunggu.

Terkait kondisi, pihaknya akan merombak dan memperbaiki seluruh penggunaan Informasi Teknologi atau IT, yang dikenal di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai Siskohat (Sistem Komputerisasi Terpadu).

"Kita akan sempurnakan sehingga publik bisa membuka kapan bisa berangkat haji. Kapan pula harus melunasi," ucap Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com