Diminta Awasi Munas Golkar, Ini Tanggapan KPK

"Kalau KPK memenuhi permintaan Golkar, pertanyaannya, apakah justru tidak menimbulkan image di tubuh Golkar seakan-akan Golkar tidak mampu melakukan pengawasan internal?" kata Busyro di Jakarta, Selasa (25/11/2014) malam.

Busyro menilai, Golkar temasuk partai mumpuni yang memiliki kader-kader yang baik. Seharusnya, kata dia, Golkar perlu didorong untuk menunjukkan bahwa banyak kadernya yang berintegritas sehingga tidak perlu ada pengawasan khusus dari eksternal.

"Kalau kami masuk apa tidak jadi permasalahan, apakah Golkar tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri," ujar Busyro. 

Ia mengatakan, tidak ada landasan hukum yang mengatur KPK dapat ikut campur dalam fungsi pengawasan. Namun, lanjutnya, secara moral KPK berkepentingan untuk mengawasinya.

"Secara moral, kami memang berkepentingan, karena parpol itu pilar demokrasi yang kita perkuat," kata dia.

Oleh karena itu, Busyro mengatakan, KPK terbuka menerima laporan jika ada indikasi praktik haram mewarnai penyelenggaraan Munas Golkar. Namun, ia menilai, sebaiknya Golkar menangani sendiri fungsi pengawasan Munas agar tidak muncul spekulasi mengenai terlibatnya KPK.

Sebelumnya, pengamat politik Burhanudin Muhtadi menantang Partai Golkar untuk melibatkan KPK dalam Munas untuk memlih ketua umum baru. Pada tahun 2004 lalu, ia mengaku menyaksikan sendiri peredaran uang yang terjadi pada Munas Golkar. Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik itu mengungkapkan, apabila Golkar berani menggandeng KPK, maka akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum.

Menanggapi tantangan Burhan, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengapresiasi usulan itu. Dia pun berharap usulan ini dipertimbangkan panitia Munas Golkar.

"Mudah-mudahan ide ini didengar oleh Ketua SC. Mudah-mudahan ini bisa dimasukkan dalam salah satu maklumat di rapimnas. Saya sendiri mendukung sepenuhnya," kata Priyo.