Kompas.com - 25/11/2014, 19:37 WIB
Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin Kompas.com/SABRINA ASRILKetua DPP Partai Golkar Ade Komarudin
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin membantah bahwa ia telah dipecat dari jabatannya. Ia menegaskan, bahwa surat yang beredar terkait pemecatannya oleh pendiri SOKSI Suhardiman adalah surat palsu. (baca: Ade Komarudin Dipecat dari Jabatan Ketua Umum SOKSI)

"Enggak ada, itu palsu surat itu," kata Ade di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2014).

Menurut Ade, dalam sejumlah pemberitaan media, Suhardiman telah menyatakan jika surat itu palsu. Namun, ia mengaku, belum mengonfirmasi langsung kepada Suhardiman terkait kabar surat palsu itu. Ade mengatakan, surat tersebut dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang berada di dalam SOKSI. Namun, ia enggan membeberkan siapa orang yang dimaksud. Hanya saja, ia memastikan akan memecat orang yang membuat surat palsu itu.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Surat pemecatan Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua Umum SOKSI
"Orang ini, SOKSI dukung Prabowo dia dukung sono (Jokowi). Istri atau pacar saja kalau selingkuh kita pecat, ya ini kita pecat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pendiri Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Suhardiman memecat Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua Umum Soksi periode 2010-2015. Ade dipecat karena melarang sejumlah kader Soksi yang bertentangan dengan kepemimpinannya untuk mengikuti Rapimnas Golkar di Yogyakarta, pekan lalu.

"Dengan begitu, anggota presidium mengambil alih dan menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Ketua Umum Soksi hingga berakhir masa jabatan tahun 2015," kata Suhardiman, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2014).

Surat pemecatan dikeluarkan Suhardiman pada tanggal 19 November 2014. Ade diberhentikan secara tidak hormat dan permanen sebelum berakhir masa tugasnya pada tahun 2015 mendatang. Sebagai penggantinya, Suhardiman mengangkat Presidium Dewan Pimpinan Nasional Soksi yang terdiri atas Lawrence TP Siburian sebagai Ketua, Suriansyah, Max Tehusalawane dan Robinson Napitupulu sebagai anggota.

Keputusan lain yang dimuat dalam surat pemecatan Ade adalah menugaskan presidium untuk mempersiapkan, menghadapi dan ikut berpartisipasi dalam Munas Golkar, pekan depan. Presidium juga ditugaskan membawa Partai Golkar berkoalisi dengan PDI-P untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Ade juga sempat terancam dipecat dari Ketua Umum Soksi pada masa Pilpres, 9 Juli lalu karena menentang Soksi dengan lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ada pun, Suhadirman ingin SOKSI. mendukung Jokowi-JK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.