Susi Pudjiastuti: Soal Tenggelamkan Kapal, TNI dan Polri Harus Dukung

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka untuk membahas soal pengamanan laut, Senin (24/11/2014) malam. Di dalam rapat itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku sudah mendapat dukungan langsung dari Presiden untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.

"Saya didukung oleh semua. Itu perintah Pak Presiden," ujar Susi tersenyum lebar seusai rapat tersebut digelar.

Bos Susi Air itu mengatakan, Presiden mendukung wacana menenggelamkan semua kapal pencuri ikan. Dengan demikian, Presiden juga meminta bahwa TNI dan Polri harus mendukung rencana tersebut. "Pokoknya, TNI dan Polri harus mendukung kami," ucap Susi.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi "geregetan" atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebut, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, penenggelaman kapal pencuri ikan itu rupanya sudah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ayat (1) dan (4).

Berikut bunyi dasar hukum tersebut:

Ayat (1): Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Ayat (4): Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.