Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terbitkan Kartu BBM untuk Nelayan

Kompas.com - 21/11/2014, 17:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan Kartu BBM untuk nelayan di seluruh Indonesia. Kartu tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah sejak 18 November lalu.

"Minggu depan akan diujicobakan di salah satu kampung nelayan di Indonesia. Jika itu sudah baik, Presiden yang akan me-launching," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Syarief menjelaskan, Kartu BBM itu memiliki tiga fungsi. Pertama, memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mengakses BBM subsidi. Kedua, membuat pembukuan pendapatan nelayan menjadi lebih baik, dan ketiga membuat nelayan "melek" proses di perbankan.

Cara penggunaannya, nelayan mendapatkan selembar fisik Kartu BBM. Kemudian, nelayan tersebut melaporkan berapa jumlah hasil tangkapan ikannya ke bank. Bank akan mengisi kartu dengan sejumlah saldo senilai harga BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan yang dilaporkan.

"Misalnya, bulan ini nelayan itu menangkap 20 ton ikan. Nah, bulan depan, dia mendapatkan BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan untuk operasi selanjutnya," ujar Syarief.

Cara tersebut, lanjut Syarief, meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi khusus bagi nelayan. Akan tetapi, Syarief belum mau mengungkapkan berapa jumlah penerima Kartu BBM nelayan tersebut dan bagaimana detail mekanisme penggunaannya. Ia mengatakan, semuanya akan dijelaskan setelah uji coba selesai dilaksanakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com