Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Tak Ingin Ada Kader yang Bentuk Partai Baru Pasca-Munas Golkar

Kompas.com - 18/11/2014, 17:50 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional IX tidak mendorong eksodus kader-kader potensial partai. Hal itu disampaikan Aburizal saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar di Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).

"Kami tidak ingin ada lagi eksodus kader-kader potensial dengan mendirikan partai baru," kata Aburizal.

Ia mengatakan, fenomena eksodus atau perpindahan kader menandakan bahwa kedewasaan berdemokrasi di internal Golkar belum terwujud. Menurut Aburizal, eksodus kader terjadi beberapa kali pasca-munas. Ia menyebutkan, di antaranya Musyawarah Nasional (Munas) VI mendorong lahirnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Demikian pula Munas VII yang melahirkan Partai Gerindra serta Munas VIII yang akhirnya diikuti dengan lahirnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Oleh karena itu, Aburizal mengatakan, agenda Rapimnas VII sebagai bagian dari persiapan Munas IX perlu berfokus pada penguatan soliditas semua kader.

"Strategi Rapimnas kali ini adalah bagaimana kita memantapkan soliditas partai, mendorong persaingan antarkader secara sehat, dan demokratis, sekaligus untuk mencegah terjadinya eksodus kader," kata dia.

Saat ini, ada tujuh bakal calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju pada Munas IX, yaitu Agung Laksono, Hajriyanto Thohari, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.

Aburizal diprediksi bakal kembali maju mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya.

Rapimnas VII Partai Golkar, yang berlangsung 18-19 November 2014, dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar, dan perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar.

Selain membahas berbagai pokok pikiran untuk mempersiapkan Munas IX, Rapimas VII Partai Golkar juga diagendakan untuk mengkaji solusi atas persoalan-persoalan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com