Demokrat: Naikkan Harga BBM, Presiden Jokowi Terindikasi Langgar UU

Kompas.com - 18/11/2014, 16:42 WIB
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOWakil Ketua DPR Agus Hermanto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penasehat Fraksi Partai Demokrat di DPR Agus Hermanto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terindikasi melanggar Undang-Undang APBN Perubahan 2014 karena telah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kebijakan itu (menaikkan harga BBM bersubsidi) berindikasi melanggar undang-undang," kata Agus di ruang rapat Fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2014), seperti dikutip Antara.

Agus yang juga Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pelanggaran yang dimaksud adalah UU APBN-P 2014 terkait salah satu pasal yang menyebutkan pemerintah memiliki kebijakan menaikan harga BBM tanpa meminta izin dari DPR.

Namun, dia menyebut, ada syarat khususnya hal itu bisa dilaksanakan, yaitu apabila harga minyak dunia naik 15 persen dari asumsi harga BBM sebesar 105 dolar/barel.

"Padahal, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan. Ini yang dianggap terindikasi melanggar undang-undang," ujarnya.

Subsidi BBM diatur dalam UU No 12/2014 tentang APBN-P 2014. Pasal 14 ayat 13 menyebutkan "Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari program pengelolaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah."

Adapun ayat 1 berisi "Program subsidi dalam tahun anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp 403.035.574.566.000 (empat ratus tiga triliun tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)"

Agus menambahkan, perlu ada kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM. Pemerintah Jokowi-JK, menurut dia, belum menyiapkan hal itu meskipun ada program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Program itu mirip dengan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun namanya berbeda. Pak SBY saat itu dengan bantuan dalam bentuk BLSM, BSM, BOS, Jaminan Kesehatan," ujar adik ipar SBY itu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi saat ini dengan era SBY berbeda karena kenaikan sekarang di tengah harga minyak dunia yang menurun.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi implikasinya dirasakan langsung masyarakat. Tolong perhatikan rakyat miskin baik sifatnya sementara atau jangka panjang," ujarnya.

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X