Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengalihan Subsidi BBM untuk Lancarkan Program Nawacita

Kompas.com - 18/11/2014, 11:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan bahwa ruang fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini tidak cukup mampu menopang rencana pembangunan Nawacita seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk menutup kekurangan ruang fiskal tersebut.

"Ibaratnya, kita mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Untuk mewujudkan Nawacita saat ini memang tidak ada anggarannya," kata Aria di Kompleks Parlemen, Selasa (18/11/2014).

Aria memahami bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan berdampak besar bagi masyarakat kecil. Sejumlah harga komoditas akan merangkak naik seiring kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Aria meminta agar masyarakat bersabar karena pemerintah telah menyiapkan sebuah rencana pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pasti kenaikan harga ini akan meningkatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara atraktif," ujarnya.

Pemerintah menetapkan harga premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Subsidi itu akan dialihkan ke sektor produktif, antara lain membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (baca: Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500).

Program Nawacita terdiri dari sembilan program yang akan menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Program itu meliputi pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, membangun Indonesia dari pinggiran, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing, mewujudkan kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (baca: Pemerintahan Jokowi Punya Rp 180 Triliun untuk Realisasikan Program Nawacita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com