Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Audit Keuangan Lembaga Negara Tak Selalu Sebanding dengan Kesejahteraan

Kompas.com - 17/11/2014, 20:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Penilaian atas hasil audit keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan disebut tak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Audit itu tak seharusnya semata menjadi "stempel" penilaian. Transparansi atas hasil audit pun didorong untuk dikedepankan.

"Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan (seharusnya) ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Harry Azhar Azis, dalam siaran pers, Senin (17/11/2014).

Harry mengaku masih mendengar penilaian wajar tanpa pengecualian--penilaian tertinggi atas hasil audit keuangan negara--untuk sejumlah pemerintah daerah ternyata tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Menurut Harry, di beberapa daerah dengan penilaian tertinggi audit masih ditemukan warga tak sejahtera dan indeks pembangunan manusia (IPM) daerah itu juga turun.

Harry mengatakan pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat sudah membaik, tetapi di tingkat pemerintahan daerah masih memprihatinkan.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat mendukung tekad prioritas transparansi dalam audit keuangan sebagaimana telah disampaikan Harry.

Harus transparan juga

"Berdasarkan Pasal 9 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), laporan keuangan badan publik merupakan informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala," kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan.

Menurut Yhannu, hasil audit BPK yang telah disampaikan juga termasuk informasi terbuka dan bisa diakses oleh publik. Dia berpendapat, transparansi ini akan membuat pengelolaan keuangan di lembaga negara bisa lebih efisien, produktif, ekonomis, dan berdampak positif bagi kemakmuran rakyat.

Selama ini, lanjut Yhannu, BPK memiliki kewenangan memberikan opini atau predikat atas laporan keuangan lembaga negara. Dia mengusulkan indikator penilaian itu diperkuat dan diperketat untuk memastikan predikat itu benar-benar mencerminkan tidak ada korupsi.

Harapannya, kata Yhannu, pemeriksaan keuangan oleh BPK tak hanya mencakup sisi administratif tetapi menjangkau komitmen transparansi negara dalam pengelolaan keuangan negara.

"Komisi Informasi Pusat berharap BPK dapat turut mendorong keterbukaan informasi di lembaga-lembaga negara sebagai badan publik. Hal ini penting mengingat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan syarat mutlak terciptanya tata pemerintahan yang baik," papar Yhannu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Nasional
Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com