Surya: Kalau Anggota DPR Nasdem Berbuat Tercela, Mereka Harus Keluar dalam Waktu Singkat

Kompas.com - 11/11/2014, 13:28 WIB
Surya Paloh BANAR FIL ARDHISurya Paloh
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berjanji akan bertindak tegas terhadap anggota DPR asal Nasdem yang melakukan perbuatan tercela. Menurut dia, kesempatan Nasdem yang pertama kalinya berhasil masuk ke legislatif tidak boleh dirusak oleh satu atau dua kader yang melanggar etika atau hukum.

"Kalau ada anggota DPR yang melakukan perbuatan tercela, maaf, saya katakan di Ulang Tahun ke-3 Partai Nasdem ini, mereka harus keluar dalam waktu yang singkat dari DPR," kata Surya saat berpidato dalam acara Ulang Tahun ke-3 Partai Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Hadir pula menteri asal Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Surya meminta kepada semua anggota DPR Nasdem untuk mengawasi satu sama lain. Jika ditemukan ada yang melakukan pelanggaran, Surya meminta mereka tak segan-segan melaporkan kepada DPP Nasdem.

"Saudara harus saling mengawasi dan semoga dengan spirit ini kita bisa menjadi partai yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Surya menambahkan, sebagai partai baru, pihaknya akan belajar dari partai-partai senior yang sudah berusia puluhan tahun. Perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh berbagai anggota DPR dari partai tersebut, menurut dia, tidak boleh dilakukan oleh politisi Partai Nasdem.

"Nasdem juga ingin belajar kenapa mereka melanggar amanat rakyat. Nasdem belajar dengan komitmen untuk tidak mengulangi hal yang sama," ucap mantan politisi Partai Golkar itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.