Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Ada yang Mau Gantikan SBY, Harusnya Malu sama Ruhut Sitompul"

Kompas.com - 07/11/2014, 15:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menampik jika ada kader separtainya yang ingin mendeklarasikan diri sebagai ketua umum partainya, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau ada yang mau gantikan Pak SBY, ya harusnya malulah sama Ruhut Sitompul," ujar Ruhut di kompleks parlemen pada Jumat (7/11/2014).

"Aku ini sejak partai ini berdiri hanya sebagai anggota, bukan siapa-siapa. Akan tetapi, kalau aku ke mana-mana, orang selalu minta foto sama aku. Masa, mereka bukan siapa-siapa mau jadi ketua?" lanjut Ruhut.

Sejauh ini, Ruhut mengklaim, suara partainya masih bulat untuk mendukung SBY sebagai pemimpin partai. Ruhut menyebut bahwa Demokrat tak seperti partai politik lainnya yang memiliki sosok pemimpin sekaligus pemersatu.

"Matahari Partai Demokrat hanya satu, Pak SBY," ujar dia.

Lagi pula, Ruhut menyebut Demokrat masih membutuhkan sosok SBY yang dikenal memiliki kewibawaan dan strategi yang canggih dalam berpolitik.

Seperti diberitakan, Ketua Pembinaan Anggota dan Organisasi Partai Demokrat Akbar Yahya mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Demokrat menggantikan SBY. Deklarasi itu pun didukung oleh salah satu pendiri partai itu, yakni Vence Rumangkang. Deklarasi akan digelar di salah satu ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Jumat pukul 14.00 WIB. (C18-11)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Akan Sanksi Prajurit yang Ketahuan Judi Online

Panglima TNI Akan Sanksi Prajurit yang Ketahuan Judi Online

Nasional
Kasus Polwan Bakar Suami, Komnas Perempuan: Reaksi Tekanan dalam Perkawinan

Kasus Polwan Bakar Suami, Komnas Perempuan: Reaksi Tekanan dalam Perkawinan

Nasional
Kaesang Klaim PSI Masih Diminati Pemuda meski Tak Lolos ke DPR

Kaesang Klaim PSI Masih Diminati Pemuda meski Tak Lolos ke DPR

Nasional
Ini Skema dan Skenario Pergerakan Jemaah Indonesia saat Puncak Haji di Armuzna

Ini Skema dan Skenario Pergerakan Jemaah Indonesia saat Puncak Haji di Armuzna

Nasional
KPK Panggil Staf Hasto PDI-P sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Staf Hasto PDI-P sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
PKB Usung Anies di Jakarta, PKS Masih Pendalaman

PKB Usung Anies di Jakarta, PKS Masih Pendalaman

Nasional
Habiburokhman Tegur Sekjen MK dalam Rapat Komisi III DPR

Habiburokhman Tegur Sekjen MK dalam Rapat Komisi III DPR

Nasional
Prabowo ke Saudi Bertemu Pangeran MBS, Bahas Palestina hingga Perdagangan

Prabowo ke Saudi Bertemu Pangeran MBS, Bahas Palestina hingga Perdagangan

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pemerintah Mulai Rencanakan Bangun RS Indonesia yang Hancur di Gaza

Menko Polhukam Sebut Pemerintah Mulai Rencanakan Bangun RS Indonesia yang Hancur di Gaza

Nasional
Jokowi Tunjuk Bambang Susantono Jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN

Jokowi Tunjuk Bambang Susantono Jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN

Nasional
13.000 Jemaah Haji Belum Miliki 'Smart Card', Menag: Skema Manual Jadi 'Back Up'

13.000 Jemaah Haji Belum Miliki "Smart Card", Menag: Skema Manual Jadi "Back Up"

Nasional
PKB Usul Duet Marzuki Mustamar-Risma untuk Kalahkan Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PKB Usul Duet Marzuki Mustamar-Risma untuk Kalahkan Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Lewat Program HOP, HK Realtindo Buka Peluang Kerja Sama Sediakan Hunian Impian untuk Karyawan

Lewat Program HOP, HK Realtindo Buka Peluang Kerja Sama Sediakan Hunian Impian untuk Karyawan

Nasional
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Otorita: Tanda Transisi Ibu Kota

Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Otorita: Tanda Transisi Ibu Kota

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan DKI di Rorotan, KPK Cegah 10 Orang

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan DKI di Rorotan, KPK Cegah 10 Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com