Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!

Kompas.com - 07/11/2014, 10:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap membebankan anggaran negara. Jika dibandingkan anggaran kesehatan dan infrastruktur, Jokowi menilai anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat boros.

"Subsidi BBM Rp 714 triliun, sementara kesehatan Rp 202 triliun, infrastruktur Rp 577 triliun. Boros nggak kita? Itu boros namanya, sangat boros! Tapi, tidak sadar kita," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Jokowi menegaskan bahwa keborosan itu harus segera dihentikan. Anggaran harus dialihkan untuk menyokong sektor produktif dibandingkan untuk hal-hal yang konsumtif.

"Kita tahu sekarang defisit neraca transaksi berjalan, defisit transaksi berjalan. Saya meyakini, itu bisa diselesaikan kalau semuanya bisa bergerak bersama-sama," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan pentingnya pengalihan subsidi BBM ke industri maritim hingga pertanian. Dalam industri maritim, misalnya, Jokowi menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dalam lima tahun pemerintahannya. Jokowi juga ingin mewujudkan tol laut.

Sementara itu, di sektor pertanian, Jokowi memberikan pekerjaan rumah kepada Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Untuk mencapai itu, perlu dilakukan pembangunan bendungan 25-30 buah dalam waktu lima tahun.

Pernyataan Jokowi soal BBM ini sudah berkali-kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan dan seolah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM. (Baca: Jokowi Pusing, Subsidi BBM Rp 714,5 Triliun Habis Dibakar dalam 5 Tahun!)

Pemaparan Jokowi dengan gaya seperti ini sudah pernah disampaikannya dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah dan kepala kepolisian daerah di Istana Negara dan pertemuan dengan alumni Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. (Baca: Jokowi: Kenaikan Harga BBM Masih Dikalkulasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com