Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker: WNA yang Kerja di Indonesia Jangan Cuma Bisa Bilang "Selamat Pagi" dan "Terima Kasih"

Kompas.com - 06/11/2014, 07:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, standar kompetensi tenaga kerja harus ditingkatkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. Peningkatan standar itu, kata dia, tak hanya bagi warga Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri, tetapi juga warga negara asing (WNA) yang akan bekerja di Indonesia.

Hanif mencontohkan, setiap WNI yang akan bekerja di Australia, misalnya, harus memiliki skor TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimal 550. Hal serupa, menurut dia, juga harus diterapkan kepada setiap WNA yang akan bekerja di Indonesia.

"Kemampuan TOEFL Indonesia-nya berapa? Jangan sampai cuma bisa ngomong selamat pagi sama terima kasih langsung bisa kerja di sini," kata Hanif, di Bogor, Rabu (5/11/2014).

Contoh lain, kata dia, seorang koki asal luar negeri juga harus dapat menjamin bahwa masakan yang ia masak, halal. 

Hanif menambahkan, tugas Kementerian Tenaga Kerja bukan hanya mengurus terkait penyedia lapangan pekerjaan. Menurut dia, yang bertugas menyediakan hal itu adalah kementerian lain yang memang memiliki kerja sama dengan perusahaan baik dalam atau luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan hanya bertugas mengatur regulasi untuk menjamin perlindungan bagi tenaga kerja.

"Selain juga memberikan fasilitas percepatan pelatihan atau masifitas pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja," kata Hanif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com