Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I: Kepala BIN Harus Lincah Hadapi Ancaman Dunia Maya

Kompas.com - 05/11/2014, 16:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai calon kepala Badan Intelijen Negara harus memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik dalam dunia intelijen.

"Pertimbangan kami walaupun politis, tetapi kami menginginkan kepala BIN memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak (dalam dunia intelijen) sebagai masukan berharga untuk presiden," ujar Tantowi di Jakarta, Rabu (5/11/2014), seperti dikutip Antara.

Tantowi mengatakan, kriteria itu perlu karena ancaman dunia intelijen Indonesia bersifat asimetris, terutama dari dunia maya. Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR mendukung cyber inteligent dengan kemampuan yang memadai dari BIN dengan tetap bersinergi dengan kementerian terkait.

"BIN harus sebagai sistem peringatan dini, bisa memainkan peran lebih lincah dari ancaman dunia maya," ujarnya.

Dia menilai, ada beberapa nama yang beredar untuk menjadi kepala BIN, seperti Sutiyoso, Sjafrie Sjamsoeddin, dan TB Hasanuddin. Namun, menurut dia, siapa pun yang menjadi kepala BIN, diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPR.

Selain itu, Tantowi mengatakan, meski penetapan kepala BIN merupakan wewenang presiden, tetapi sesuai Undang-Undang Intelijen disebutkan bahwa penetapan kepala BIN harus melalui pertimbangan DPR, yaitu Komisi I.

Menurut Tantowi, pertimbangan Komisi I DPR itu bukan dengan proses uji kelayakan dan kepatutan, melainkan hanya pertimbangan dan presiden berhak menerima atau menolak pertimbangan tersebut.

"Prosesnya sama dengan penetapan duta besar, namun berbeda dengan pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi Publik, yaitu ditentukan DPR," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan rekam jejak calon kepala BIN dan jaksa agung.

Menurut Tedjo, pertimbangan kompetensi sangat diinginkan Presiden Jokowi karena selama ini informasi intelijen yang sampai ke presiden dinilai tidak akurat. (Baca: Tb Hasanuddin, As'ad Ali, Sutiyoso, dan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Calon Kepala BIN)

Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi menginginkan BIN dapat bekerja sama dan berkoordinasi lebih baik lagi dengan lembaga intelijen lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com