JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai penilaian bahwa dirinya terlalu bernafsu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM), seperti yang dinyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Menurut JK, apa yang disampaikan Effendi hanya pernyataan pribadi yang tidak mewakili partainya.
"Itu statement (pernyataan) pribadi," kata JK singkat di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
JK menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan tetap dilakukan. Kebijakan itu, menurut dia, harus disertai kompensasi.
"Tentu itu harus ada kompensasinya," kata JK.
Sebelumnya, Effendi mempertanyakan sikap JK yang tampak bernafsu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kenapa ya, malah Pak JK yang begitu bernafsu menaikkan harga BBM?" ujar Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014) siang.
Mantan anggota Komisi VII DPR RI tersebut melanjutkan, situasi ini sangat berbeda jika dibanding sikap Presiden RI Joko Widodo yang terlihat lebih adem ayem menanggapi wacana kenaikan harga BBM pada akhir 2014 ini.
"Saya enggak tahu ya ada apa di balik itu. Yang saya tanya cuma kenapa JK bernafsu sekali?" lanjut Wakil Ketua DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat tersebut. (Baca: Harga BBM Akan Naik, Effendi Simbolon Sebut 3 Menteri Jokowi Tak Anut Ideologi Trisakti)
Effendi khawatir, rencana kenaikan harga BBM itu ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Effendi berpendapat, kenaikan harga BBM itu semestinya diikuti sejumlah perbaikan, mulai dari bidang distribusi minyak hingga kebijakan tata niaga.
"Soal tata niaga energi tidak ditangani, ini yang ditangani malah masalah program jaring pengaman sosialnya. Mending enggak usah ada pemerintahan Jokowi, mending lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi," ujar dia.
Sebelumnya, JK menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)
Menurut JK, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.