Usut Pelanggaran di Medsos, Kapolri Tak Masalah Polisi Dibenci Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman memastikan, kedepan Polri akan terus bertindak tegas kepada pelaku pelanggaran hukum di media sosial. Meski banyak protes dari masyarakat terkait langkah tersebut, pihaknya tak akan terpengaruh dan tetap akan menegakkan hukum.

"Biarkan saja polisi disalahkan terus. Itu resiko penegakan hukum. Biarkan saja polisi dibenci oleh masyarakat. Kalau kita menegakkan hukum dan tidak disenangi, berarti sudah benar," kata Sutarman dalam Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja Dalam Rangka Sinergitas Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2014, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, serta gubernur, kapolda, dan kabinda dari seluruh Indonesia.

Sutarman menyadari bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang bisa menyampaikan segala pendapatnya di media sosial. Namun, aktivitas di media sosial kemudian menyinggung seseorang atau sekelompok orang, maka hukum harus ditegakkan.

Sutarman mencontohkan kasus Florence yang menghina warga Yogyakarta di media sosial. Sikap Florence itu, kata dia, sah-sah saja jika tak menyinggung siapapun. Namun, nyatanya warga Yogyakarta mengadukan Florence sehingga kepolisian mau tidak mau harus bertindak.

"Gubernur DIY memang sudah memaafkan, tapi rakyatnya belum," ujar dia. (baca: Sultan Berharap Flo Tetap di Yogya dan Selesaikan Kuliahnya)

Contoh terbaru, lanjut Kapolri, adalah kasus Muhammad Arysad yang menghina Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kasus ini, kata Sutarman, lebih parah dan kompleks karena Arsyad menggunakan penghinaan dengan gambar porno. (baca: Kapolri: Proses Hukum Penghina Jokowi Jalan Terus)

"Kalau kita biarkan, dampaknya bisa dilihat oleh anak-anak. Nanti ada penyimpangan seksual di berbagai daerah, nanti yang disalahkan kita lagi," keluhnya.