Dagelan dalam Rapat Paripurna DPR Tandingan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, F-PKB, F-Partai Nasdem, F-Partai Hanura, dan F-PPP berbondong-bondong datang ke ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014) sejak pukul 09.00 WIB. Mereka ingin menggelar rapat paripurna tandingan untuk melawan kepemimpinan DPR yang dikuasai fraksi kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, ruangan ternyata terkunci. Tidak ada aktivitas dari pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR di lokasi. Biasanya, pihak Setjen DPR yang mempersiapkan segala hal untuk menggelar rapat.

Di dalam daftar hadir yang dijejer di atas meja di depan ruang rapat hanya terdapat susunan anggota lima fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebelumnya, begitu mengetahui bahwa fraksi kubu KIH akan menggelar rapat paripurna tandingan, pimpinan DPR sah langsung melarang pihak Setjen DPR memberi fasilitas kepada kubu fraksi KIH. Jika fasilitas diberikan, Setjen DPR dianggap melakukan tindakan ilegal. (Baca: Pimpinan DPR Larang Sidang Paripurna Tandingan)

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti bingung saat ditanya perihal adanya sidang paripurna tandingan. (Baca: Sekjen DPR Tidak Ingin Ditarik dalam Urusan Politik di DPR)

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Para politisi fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat tidak bisa masuk ruang rapat paripurna DPR

Lantaran tidak bisa masuk ruang rapat, sekitar seratus anggota DPR memadati area di depan ruang rapat. Sebagian anggota duduk-duduk di anak tangga. Ada pula yang berjalan-jalan di sekitar ruang rapat. Beberapa politisi melakukan wawancara dengan media untuk menjelaskan kondisi yang terjadi.

"Kita tunggu saja, sedang dikomunikasikan (kepada Sekjen DPR)," kata politisi PDI-P, Arif Wibowo, ketika mengomentari soal ketiadaan fasilitas untuk menggelar rapat paripurna tandingan.

Namun, hingga pukul 10.00 WIB, kejelasan tak kunjung datang. Pintu ruang rapat masih tertutup, dan tetap tidak ada pihak Setjen DPR yang terlihat.

Tidak ingin rencananya gagal, akhirnya mereka memutuskan untuk menggelar rapat paripurna di ruang rapat Fraksi PDI-P di "gedung kura-kura".

"Kami sudah berupaya agar pintu terbuka, tetapi pihak kesekjenan belum membuka pintu ruang rapat paripurna. Ini hanya persoalan teknis. Secara substansi, kami masih memperjuangkan ini. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan ruang rapat paripurna," ujar Jazilu Fawaid, politisi PKB.

Ruang rapat Fraksi PDI-P yang juga diperuntukkan sebagai ruang Badan Musyawarah DPR itu jauh lebih kecil dari ruang rapat paripurna biasanya. Ruangan langsung penuh begitu dimasuki oleh sekitar 150 wakil rakyat pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Suasana rapat paripurna tandingan tersebut lebih santai daripada biasanya karena tidak ada pengamanan ketat dari petugas pengamanan dalam (pamdal) atau protokoler dari pihak Setjen DPR. Tak ada yang menghalangi upaya media massa dan khalayak umum untuk memantau di dalam ruang rapat. Biasanya, media dan masyarakat umum hanya dapat memantau jalannya rapat dari balkon.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Suasana rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR tandingan yang digelar fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat

Mosi tak percaya hingga dagelan

Sidang dimulai dengan membacakan mosi tidak percaya mengenai pimpinan DPR yang saat ini dikuasai oleh fraksi kubu KMP. Setelah itu, kelima fraksi menetapkan pimpinan DPR sementara mereka. Ida Fauziah (PKB) didaulat sebagai ketua, sementara empat wakil ketuanya adalah Effendi Simbolon (PDI-P), Dossy Iskandar Prasetyo (Partai Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Suprihadin (Partai Nasdem).

Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan penyerahan nama usulan komisi dan alat kelengkapan DPR. Lima fraksi kubu KIH secara berurutan memberikan usulan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan kepada pimpinan sidang.