Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama "Kabinet Kerja" Dinilai Lebih Obyektif

Kompas.com - 26/10/2014, 20:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabinet Kerja, nama yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menamai formasi kabinet periode 2014-2019, dinilai sebagai hal yang lebih obyektif. Pemilihan itu dinilai dapat mewakili semua kepentingan, ketimbang nama Kabinet Trisakti, yang sebelumnya direncanakan untuk digunakan.

“Ini sesuatu yang obyektif. Sedangkan, nama Kabinet Trisakti, itu memang warisan Bung Karno, tetapi ada subyektivitas pada Koalisi Indonesia Hebat,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, saat menjadi pembicara di Kompas TV, Minggu (26/10/2014).

Menurut Yunarto, nama Kabinet Kerja tersebut sangat mencerminkan sosok pribadi Jokowi. Sehingga, dalam kaitannya dengan nama-nama menteri, hal itu tidak menunjukan keberpihakan Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya.

Yunarto juga mengomentari suasana pengumuman nama-nama menteri di halaman Istana Merdeka, pada Minggu sore. Menurut Yunarto, saat mengumumkan nama kabinet, Jokowi berhasil membuat suasana menjadi terasa lebih santai. Hal itu mengubah suasana pengumuman kabinet yang selalu cenderung lebih formal.

Selain itu, Yunarto juga menilai Jokowi telah berhasil memberikan kepercayaan pada publik. Hal itu terlihat dari Jokowi , saat ia tidak sekadar menyebut nama, tetapi juga sepak terjang  dan latar belakang para menteri.

“Nama, dan sepak terjang, serta track record menteri yang diumumkan Jokowi, menegaskan bahwa sebelum memilih, ia sudah mengenal dengan baik para menteri terpilih itu,” kata Yunarto.

Sebelum menyebutkan satu per satu nama-nama menteri,  Jokowi pun telah menegaskan, bahwa penetapan nama-nama anggota kabinet telah dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com