Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM

Kompas.com - 25/10/2014, 23:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo menghapus calon menteri yang diduga memiliki catatan negatif dalam pelanggaran HAM.

Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan saat ini telah beredar beberapa nama yang diduga terkait pelanggaran HAM akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Demi NKRI, demi kebaikan bangsa, maka Jokowi harus mencoret semua orang terindikasi pelanggaran HAM," kata Natalius, Sabtu (25/10/2014).

Tidak hanya itu, dia meminta, partai politik yang terindikasi pelanggaran HAM juga tidak boleh ikut campur dalam penyusunan kabinet.

Natalius melihat saat ini Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terkait pelanggaran HAM. "Jangan biarkan orang-orang itu mengintervensi dan juga menjadi penasihat," kata dia.

Natalius khawatir jika para terduga itu masuk dalam pemerintahan, mereka akan mengacaukan agenda penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.

Bila berkuasa, Natalius menilai orang-orang itu akan memiliki kekebalan hukum. "Dengan kapasitas mereka, mereka akan minta supaya Jokowi tidak melakukan tindakan penegakan," ujarnya.

Di sisi lain, Natalius melihat pemilihan orang-orang yang terduga melanggar HAM sebagai menteri kontradiktif dengan terpilihnya kembali Indonesia mewakili Asia Pasifik sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan di dunia intenasional, pasti makin buruk."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com