Politik Luar Negeri Jokowi Diyakini Tak Berorientasi Pencitraan

Kompas.com - 22/10/2014, 07:21 WIB
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma yakin Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla dapat membangun politik luar negeri yang lebih konkret dari apa yang telah dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri yang dibangun Jokowi-JK diyakininya tidak hanya untuk pencitraan, melainkan dapat membawa dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Pak Jokowi akan melakukan politik luar negeri yang konkret. Politik luar negeri itu memang harus bermanfaat," kata Rizal kepada Kompas.com, di kantornya, Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Rizal menilai, politik luar negeri yang selama 10 tahun dibangun SBY hanya berdampak terhadap citra Indonesia dan dirinya di mata internasional. Akibatnya, masyarakat tidak dapat secara langsung manfaat dari politik luar negeri yang dilakukan.

"Membangun citra penting, tapi bagaimana mengukur sejauh mana citra itu berdampak positif terhadap agenda real dalam negeri, agak susah," tambah Rizal.

Cara SBY itu, menurut Rizal, meleset dari amanat konstitusi. Menurut dia, dalam konstitusi diatur bahwa politik luar negeri adalah alat bagi negara untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain.

"Politik luar negeri harusnya dijadikan alat untuk memanfaatkan sumber daya atau peluang-peluang yang ada di luar untuk kepentingan dalam negeri," ujarnya.

Dengan kemampuan persuasi Jokowi, Rizal meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengubah gaya politik luar negeri yang selama ini dibangun SBY. Dengan begitu, tak lama lagi masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari hubungan bilateral yang dibangun.

Baca tentang


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Nasional
Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X