Politik Luar Negeri Jokowi Diyakini Tak Berorientasi Pencitraan

Kompas.com - 22/10/2014, 07:21 WIB
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma yakin Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla dapat membangun politik luar negeri yang lebih konkret dari apa yang telah dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri yang dibangun Jokowi-JK diyakininya tidak hanya untuk pencitraan, melainkan dapat membawa dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Pak Jokowi akan melakukan politik luar negeri yang konkret. Politik luar negeri itu memang harus bermanfaat," kata Rizal kepada Kompas.com, di kantornya, Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Rizal menilai, politik luar negeri yang selama 10 tahun dibangun SBY hanya berdampak terhadap citra Indonesia dan dirinya di mata internasional. Akibatnya, masyarakat tidak dapat secara langsung manfaat dari politik luar negeri yang dilakukan.

"Membangun citra penting, tapi bagaimana mengukur sejauh mana citra itu berdampak positif terhadap agenda real dalam negeri, agak susah," tambah Rizal.

Cara SBY itu, menurut Rizal, meleset dari amanat konstitusi. Menurut dia, dalam konstitusi diatur bahwa politik luar negeri adalah alat bagi negara untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain.

"Politik luar negeri harusnya dijadikan alat untuk memanfaatkan sumber daya atau peluang-peluang yang ada di luar untuk kepentingan dalam negeri," ujarnya.

Dengan kemampuan persuasi Jokowi, Rizal meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengubah gaya politik luar negeri yang selama ini dibangun SBY. Dengan begitu, tak lama lagi masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari hubungan bilateral yang dibangun.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Nasional
Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Nasional
Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

Nasional
Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa 'New Normal' Kini Direvisi Pemerintah...

Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa "New Normal" Kini Direvisi Pemerintah...

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X