Politik Luar Negeri Jokowi Diyakini Tak Berorientasi Pencitraan

Kompas.com - 22/10/2014, 07:21 WIB
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma yakin Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla dapat membangun politik luar negeri yang lebih konkret dari apa yang telah dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri yang dibangun Jokowi-JK diyakininya tidak hanya untuk pencitraan, melainkan dapat membawa dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Pak Jokowi akan melakukan politik luar negeri yang konkret. Politik luar negeri itu memang harus bermanfaat," kata Rizal kepada Kompas.com, di kantornya, Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Rizal menilai, politik luar negeri yang selama 10 tahun dibangun SBY hanya berdampak terhadap citra Indonesia dan dirinya di mata internasional. Akibatnya, masyarakat tidak dapat secara langsung manfaat dari politik luar negeri yang dilakukan.

"Membangun citra penting, tapi bagaimana mengukur sejauh mana citra itu berdampak positif terhadap agenda real dalam negeri, agak susah," tambah Rizal.

Cara SBY itu, menurut Rizal, meleset dari amanat konstitusi. Menurut dia, dalam konstitusi diatur bahwa politik luar negeri adalah alat bagi negara untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain.

"Politik luar negeri harusnya dijadikan alat untuk memanfaatkan sumber daya atau peluang-peluang yang ada di luar untuk kepentingan dalam negeri," ujarnya.

Dengan kemampuan persuasi Jokowi, Rizal meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengubah gaya politik luar negeri yang selama ini dibangun SBY. Dengan begitu, tak lama lagi masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari hubungan bilateral yang dibangun.

Baca tentang


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X