Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Jokowi-JK, Peringatan HUT Ke-50 Golkar Diundur

Kompas.com - 18/10/2014, 15:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar rela memundurkan acara peringatan hari ulang tahun ke-50 yang jatuh pada Senin (20/10/2014). Pasalnya, pada hari yang sama, Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita tunda untuk menghindarkan kesan adu keramaian dan kita hanya ingin mensyukuri 50 tahun usia Golkar, tidak ada niat untuk menandingi kemeriahan pelantikan Jokowi-JK," kata Sekretaris Panitia HUT Ke-50 Golkar, Syamsul Bahri, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2014).

Syamsul menjelaskan, acara puncak peringatan ulang tahun emas Partai Golkar itu yang semula digelar pada 20 Oktober terpaksa diundur menjadi 28 Oktober.

Pada 20 Oktober, acara peringatan 50 tahun Golkar hanya digelar secara sederhana dengan kegiatan bakti sosial dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

"Tanggal 20 Oktober acara sederhana saja. Acara puncak kita geser ke 28 Oktober di Kemayoran," ujar Syamsul.

Pada puncak hari peringatan, kata Syamsul, tamu yang diundang mencapai 6.000 orang. Jumlah tersebut berasal dari pengurus dan kader Golkar yang duduk sebagai anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Selain itu, akan diundang juga sejumlah tokoh nasional, pimpinan partai politik, presiden, dan wakil presiden serta ketua umum partai politik di wilayah ASEAN.

Acara puncak akan diramaikan dengan drama musikal yang menceritakan perjalanan Golkar serta pemberian anugerah untuk para pahlawan, dan tokoh-tokoh lainnya. "Sebelum hari H, pada 27 Oktober malam, ada renungan suci di (Taman Makam Pahlawan) Kalibata," pungkas Syamsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com