Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Pelantikan Jokowi-JK, Anggota Dewan Dapat Honor Rp 600.000

Kompas.com - 17/10/2014, 11:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap anggota DPR/MPR yang menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mendapat honor sebesar Rp 600.000 dari Sekretariat Jenderal MPR.

Sekretaris Jenderal MPR Edi Siregar menjelaskan, honor itu hanya diperuntukkan bagi anggota DPR/MPR yang hadir. Yang tidak hadir tak akan mendapatkan honor tersebut.

"Honor anggota Rp 600.000 dikurangi pajak 15 persen," kata Edi di sela-sela persiapan geladi kotor di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Edi menjelaskan, honor untuk 685 anggota DPR/MPR itu telah masuk dalam postur anggaran pelantikan Jokowi-JK. Ia menyebut, alokasi biaya untuk menutup seluruh kegiatan pelantikan ini tak mencapai Rp 1 miliar.

Selain untuk honor anggota, alokasi biaya juga digunakan untuk konsumsi dan jamuan kenegaraan. Kebutuhan lainnya, ia hanya menyebut adanya biaya untuk pembelian genset baru sebagai antisipasi jika ada gangguan pada aliran listrik.

"Untuk biaya, sebenarnya hanya untuk sidang saja, biasa. Ada penggantian genset, itu pun karena yang lama sudah harus diganti," ucap dia.

Pelantikan Jokowi-JK akan digelar pada Senin (20/10/2014) pagi. Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan atau utusan khusus negara sahabat akan hadir pada hari pelantikan Jokowi-JK.

Semua anggota MPR juga akan hadir. Semua ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen pun diundang dan diharapkan dapat menghadiri acara pelantikan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com