Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: KPK Masih Mendalami Penyebutan Nama Ibas di Proyek Hambalang

Kompas.com - 15/10/2014, 01:32 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis


MALANG, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan penyebutan nama Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) masih didalami KPK. Nama Ibas disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kegiatan hulu minyak dan gas dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandhini serta kasus dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010.

"Sebenarnya, bukan hanya nama Ibas yang disebut. Tapi banyak nama pihak lain juga yang disebut," kata Johan Budi, ditemui Kompas.com, usai mengisi acara di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Selasa (14/10/2014).

Penyebutan nama Ibas itu jelasnya, tambah Johan, harus diteliti terlebih dahulu, penyebutannya itu dalam hal apa dan perannya apa. Menurut Johan, penyebutan nama Ibas memang banyak dipertanyakan banyak orang.

"Sepanjang penyebutan nama itu didukung oleh bukti-bukti, jelas akan kita dalami. Intinya, harus ada bukti-bukti dalam penyebutan nama Ibas itu," katanya.

Saat ini tambah Johan, pihak KPK masih mendalami penyebutan nama Ibas dalam kasus pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 dan SKK Migas itu. "KPK masih mendalami hal itu," katanya.

Sementara, ditanya kasus besar apa saja yang kini belum diselesaikan KPK, Johan mengaku masih banyak. "Ada kasus Hambalang, SKK Migas dan Century. Kita tidak tahu kapan selesainya. Tergantung penyidik," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengacara Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution mengatakan, bahwa kliennya akan membuka peran semua pihak yang terlibat dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010 menjadi salah satu fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan gratifikasi Hambalang.

"Saat ini belum semua. Tapi nama Ibas sudah disebut," kata Buyung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, beberapan pekan lalu. Menurut Buyung, peran Ibas yang diungkapkan Anas kepada tim penyidik KPK berkaitan dengan Kongres Partai Demokrat 2010 yang berlangsung di Bandung tersebut. Dalam kongres itu, Ibas bertindak sebagai steering committee.(K16-11)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com