Kalau Jadi Menteri Pendidikan di Kabinet Jokowi, Alpha Ingin Ubah Sistem UN

Namanya diusulkan oleh Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI). Apa komentar Alpha?

"Saya terkejut, dan sangat menghargai usulan calon menteri dari profesional ada yang memasukkan nama saya," kata Alpha, di Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Alpha adalah mantan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Tim Transisi Jokowi-JK. Saat ini, ia menjadi pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Sebagai seseorang yang menekuni dunia pendidikan, Alpha mengatakan, ada kekhawatiran terhadap rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) di Indonesia. Hal ini, kata dia, akan menjadi fokus jika memang dia dipilih Jokowi menjadi menteri. 

Alpha mencatat, APS SD/MI saat ini sebesar 98,36 persen, SMP/MTs 90,68 persen, SMA/MA/SMK  63,46 persen, dan perguruan tinggi 19,97 persen. Semakin tinggi jenjang sekolah, angka partisipasinya semakin menyusut dan dianggap Alpha sebagai salah satu pemicu yang menempatkan Indonesia pada urutan 121 dari 169 negara pada tahun 2012.

"Penyebab APS rendah adalah terbatasnya akses pendidikan karena berbagai hal, di antaranya kemiskinan. Kalau tidak diperbaiki, bonus demografi Indonesia akan menjadi bencana demografi," ujarnya.

Selain meningkatkan APS, Alpha juga ingin mengubah sistem Ujian Nasional (UN) dari penentu kelulusan menjadi sebuah alat pemetaan kualitas. Menurut Alpha, UN yang menentukan kelulusan tidak memperhitungkan dengan adil proses pedagogik dan membuat semuanya terjebak pada hasil, bukan proses.

"Pendidikan kita juga masih beorientasi semata pada hasil bukan pada proses. Sebaiknya UN hanya digunakan sebagai pemetaan kualitas saja, bukan mementukan kelulusan," kata dia.

Selanjutnya, Alpha menginginkan pendidikan Indonesia memiliki suatu kurikulum yang mampu mengakomodir potensi lokal. Misalnya, SMK di daerah bahari harus memiliki kurikulum yang mampu memberikan pengayaan keterampilan dan pengetahuan nelayan, SMK di daerah pertanian juga demikian dan seterusnya.

"Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus digunakan terutama untuk peningkatan kualitas belajar-mengajar, bukan terserap sebagian besar pada gaji guru seperti yang selama ini terjadi," kata dia.