Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Prabowo Bilang Pernyataan Kubunya Kerap Dipelintir

Kompas.com - 10/10/2014, 21:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyayangkan pemberitaan media massa yang kerap memelintir pernyataan dari kubu Koalisi Merah Putih. Ia memastikan tidak ada rencana yang dirancang oleh Koalisi Merah Putih di parlemen untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan oleh Setya saat menggelar konferensi pers bersama presiden terpilih Joko Widodo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014) malam. Setya mengatakan, pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih telah meyakinkan tidak ada rencana untuk menghambat atau menjatuhkan Jokowi.

"Beberapa waktu lalu, kita ada kumpul-kumpul, ya. Ada Pak Aburizal, Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa. Mereka menyampaikan mereka ini bersama-sama mendukung pemerintah yang baik, jika memang baik," ujar Setya.

Dalam pertemuan itu, Setya sempat bertanya kepada Prabowo soal pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang menyebutkan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi karena meninggalkan DKI Jakarta dan maju sebagai calon presiden.

"Dia (Prabowo) bilang, 'Itulah, pernyataan kita itu sering dipelintir. Mas (Setya) kan dengar sendiri kalau Pak Hashim itu selalu bilang ingin pemerintah yang kuat,'" ujar Setya menceritakan perbincangannya dengan Prabowo.

Menurut Setya, Prabowo memintanya untuk menyebarkan berita klarifikasi pernyataan Hashim kepada wartawan. Hashim pun telah membantah adanya rencana untuk menjegal laju pemerintahan Jokowi. Ia menilai pernyataannya di media asing telah dipelintir oleh sejumlah media nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Dalam artikel yang ditayangkan situs web The Wall Street Journal, Hashim menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal". "Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya).

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Hashim, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com