Kompas.com - 10/10/2014, 08:58 WIB
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus bebas intervensi dari berbagai pemangku kepentingan dalam memilih menteri yang akan ditempatkan di kabinetnya.

"Keterbukaan aspirasi publik memperkaya modal yang dimiliki Pak Jokowi untuk mengambil keputusan, tetapi tidak ada yang bisa masuk dalam proses output-nya (keputusan)," kata Yunarto di Jakarta, Jumat (10/10/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, meski ada partisipasi publik dalam pembentukan kabinet berupa usulan dari berbagai pihak, baik dari pemangku jabatan pemerintahan, partai politik maupun masyarakat, tetapi dalam penetapannya kelak berada di tangan Jokowi-JK.

"Metode jajak pendapat atau 'polling' ini hanya sebagai sarana input bukan instrumen penentu," kata dia.

Menurut Yunarto, usulan tersebut hanya memberikan variasi pilihan menteri, bukan instrumen kepentingan orang atau pihak tertentu.

Sementara itu, pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan, wacana publik tentang calon menteri merupakan wujud partisipasi masyarakat yang patut didengarkan, tetapi masih bias kepentingan.

"Memang banyak juga usulan yang bias kepentingan, tetapi kita mencari dan mengumpulkan usulan-usulan terbaik lalu diputuskan," kata Andrinof.

Ia mengingatkan, kabinet yang terbentuk harus profesional dan menghindari kesan bagi-bagi kursi demi kepentingan partai politik yang mengusungnya.

"Menteri yang dipilih Jokowi-JK harus bersih dan kredibel untuk mendukung pemerintahan yang akan dipimpinnya," katanya.

Jokowi memberi jatah 16 menteri untuk dijabat kader parpol pendukung. Sementara 18 menteri lainnya akan diisi kalangan profesional nonparpol.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Nasional
Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.