Bali Democracy Forum yang Dihadiri SBY Ditinggalkan Pegiat Demokrasi

Sebelas organisasi yang menolak hadir adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Kontras, Migrant Care, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perludem, Yappika, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Elsam, dan Fitra.

”Forum Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum merupakan forum seremonial perayaan demokrasi. Namun, apa yang mau dirayakan jika negara tidak punya keberpihakan pada demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat pernyataan sikap dari 11 organisasi itu, di Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Ketidakberpihakan negara pada penguatan demokrasi itu dinilai dari sejumlah undang-undang yang disahkan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan UU No 22/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta memaparkan, UU MD3 dan UU Pilkada merupakan titik mundur demokrasi di Indonesia karena hanya mencerminkan ambisi dari koalisi fraksi-fraksi, khususnya yang tergabung di Koalisi Merah Putih di parlemen.

Direktur Kontras Haris Azhar menambahkan, demokrasi adalah seni untuk mendengarkan suara dan pilihan rakyat. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tercantum dalam UU No 22/2014 sama sekali tak mencerminkan hal tersebut. ”Pemasungan hak politik rakyat dengan pilkada oleh DPRD merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Meski Presiden Yudhoyono kemudian mengeluarkan Perppu No 1/2014 untuk mencabut UU No 22/2014, Wakil Direktur ICW Sely Martini menilai langkah itu hanya bentuk penyelamatan citra Presiden, bukan menegakkan demokrasi.

Pelemahan demokrasi

Sebelum UU MD3 dan UU Pilkada keluar, Direktur Yappika Fransisca Fitri mengatakan, pelemahan demokrasi telah muncul sejak UU Ormas disahkan pemerintah dan DPR tahun lalu. UU Ormas itu dinilai telah membatasi kebebasan masyarakat sipil untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Dengan alasan-alasan itulah, semua organisasi ini menilai Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum merupakan forum yang tidak relevan untuk diselenggarakan mengingat ketidaktegasan Presiden dalam menjamin keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Bali Civil Society Forum 2014 yang mengusung tema ”Democratic Governance in the Twenty- First Century: the Roles of Civil Society” mengundang organisasi masyarakat sipil untuk menjadi pembicara tentang peran masyarakat sipil bagi demokrasi. Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum digelar oleh Institute for Peace and Democracy, sebuah lembaga yang diinisiasi dan dibanggakan Presiden Yudhoyono sejak 2008.