PDI-P Berharap Pimpinan MPR Dipilih secara Musyawarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berharap agar pemilihan kursi pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) bisa dilakukan secara musyawarah yang bisa diterima semua fraksi di parlemen. Apabila ternyata tak bisa, maka PDI-P akan tetap berjuang dengan menyiapkan langkah bersama mitra koalisi lainnya.

"Yang jelas tentunya kami masih berharap karena ini lembaga MPR, harusnya masih ada ruang musyawarah. Tetapi kami menyadari, jika tidak ada ruang itu, maka kami mempersiapkan langkah yang kami diskusikan ini," ujar politisi senior PDI-P, Pramono Anung, di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Pramono berharap agar yang diajukan nantinya adalah paket bersama. Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, lembaga MPR seharusnya menjadi representasi dari sistem musyawarah. "MPR juga selama ini tidak ada pemungutan suara," kata dia.

PDI-P telah melobi Partai Golkar melalui Ketua DPR Setya Novanto terkait susunan pimpinan MPR yang akan disahkan pada Senin (6/10/2014). PDI-P meminta agar diberi jatah kursi pimpinan MPR sehingga semua fraksi memiliki posisi pada susunan DPR dan MPR periode 2014-2019.

Di sisi lain, Koalisi Merah Putih juga sudah siap-siap menyerahkan sejumlah nama calon pimpinan MPR, seperti Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Mahyuddin (Golkar), dan perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Satu kursi lainnya masih dalam tahap pembahasan para elite koalisi.

Sistem pemilihan pimpinan MPR sama seperti memilih pimpinan DPR. Setiap koalisi harus mengajukan paket calon pimpinan. Namun, untuk MPR, jatah partai politik hanya empat kursi. Satu kursi lainnya menjadi milik Dewan Perwakilan Daerah.