Pilkada Tak Langsung 'Membunuh' Calon Independen

Kompas.com - 28/09/2014, 09:13 WIB
Sejumlah warga masyarakat yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Kawal RUU Pilkada saat mengadakan aksi menolak pelaksanaan pilkada tak langsung, di kawasan Bundaran HI, Minggu (28/9/2014) pagi Alsadad RudiSejumlah warga masyarakat yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Kawal RUU Pilkada saat mengadakan aksi menolak pelaksanaan pilkada tak langsung, di kawasan Bundaran HI, Minggu (28/9/2014) pagi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah melalui DPRD berekses buruk kepada kemajuan demokrasi di Indonesia. Cara ini 'membunuh' calon kepala daerah yang bukan dari partai politik atau lewat jalur independen.

"Pilkada tidak langsung membuat semakin tertutupnya akses masyarakat mendapatkan hak untuk dipilih menjadi kepala daerah lewat jalur independen. Karena jalur ke kekuasaan makin eksklusif di partai politik," kata Sosiolog Universitas Gajah Mada Arie Sudjito dalam siaran persnya pada Minggu (28/9/2014) pagi.

Pilkada melalui DPRD, kata dia, mempersempit proses rekrutmen politik. Calon kepala daerah melalui jalur independen tidak akan mungkin dipilih oleh seluruh fraksi partai politik di DPRD. Sebab, seluruh parpol terlebih dahulu memiliki calon kepala daerah sendiri.

Menurut Arie, kondisi demikian menyebabkan rakyat tidak lagi memiliki hak konstitusional. Rakyat jadi tidak lagi berhak menagih janji-janji kampanye si kepala daerah, rakyat tidak lagi berhak memprotes kebijakannya. Kepala daerah, lanjut Arie, pun semakin bersifat elitis.

"Apa mereka yang mendukung pilkada tidak langsung itu memikirkan dampak negatif yang ditimbulkanya? Itu kan jelas membatasi akses rakyat berpartisipasi mengontrol kekuasaan karena pilkada hanya transaksi antara si calon kepala daerah dengan parlemen saja tanpa bisa diawasi rakyat," ujar Arie.

"Cara begini yang pasti menyuburkan praktik korupsi. Kepala daerah bukan tidak mungkin memanfaatkan APBD sebagai ajang berburu harta," lanjut dia.

RUU Pilkada resmi disahkan DPR RI, 25 September 2014. Berdasarkan UU baru itu, pilkada di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dipilih oleh DPRD.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X