Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo di Kabinet Jokowi Diharapkan dari Kalangan Jurnalis

Kompas.com - 18/09/2014, 07:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, mendorong agar posisi Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh orang yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis. Boni mengaku tidak memiliki pilihan untuk mengusulkan nama-nama bakal calon menteri. Namun, jika dia berada dalam posisi sebagai Jokowi maka pilihan itu akan menjadi prioritas.

"Dari awal saya sudah bilang Pak Jokowi bahwa kita tidak akan campur soal nama, tetapi kalau posisi saya sebagai Pak Jokowi, tentu saya akan mengambil orang yang sudah terbukti melakukan perubahan di institusinya untuk memegang Kominfo ini," kata Boni di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Presiden terpilih Joko Widodo belum mengumumkan nama-nama menteri yang akan duduk dalam kabinet. Namun, sudah muncul beberapa nama potensial berdasarkan hasil penelusuran lembaga survei. Untuk jabatan Menkominfo yaitu Narliswandi, Agung Adiprasetyo, Dyah Kartika Rini Djoemadi, Suryopratomo, Syaiful Hadi, dan Niken Widhiastuti.

Nama terakhir merupakan Direktur Utama LPP RRI sekaligus Presiden Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (AIBD). Boni menilai sosok Niken tidak diragukan lagi. Niken memiliki gagasan, terobosan yang bagus, latarnya belakang jurnalis, dan berintegritas sehingga dianggap sangat layak menggantikan Tifatul Sembiring. "Maka, Ibu Niken misalnya saya akan angkat jadi menteri kalau saya adalah Pak Jokowi," katanya.

Menurut pendiri Indonesian Research & Survey (IReS) Usamah Hisyam, sangat terbuka nama Niken dimasukkan dalam kabinet Jokowi-JK sepanjang yang bersangkutan benar-benar mau melaksanakan visi dan misi serta program kerja yang telah dicanangkan oleh Jokowi serta mempunyai kapasitas pada bidang departemental.

"Tentu ini merupakan hak prerogatif presiden terpilih karena itu peraturan perundang-undangan dan mereka yang unggul dalam survei ini belum tentu terpilih, sebaliknya yang hasil survei namanya di belakang bila memang dilihat punya kapasitas bisa bekerja sama maka sangat mungkin juga dipilih," papar dia.

IReS merilis 190 nama bakal calon menteri hasil survei yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Semua nama yang masuk dalam survei ini memiliki beberapa kriteria penting yang menjadi fokus presiden terpilih Joko Widodo, terutama sense of crisis. Nama-nama dari masing-masing kementerian postur kabinet ini merupakan masukan dari tokoh kunci yang berada di lingkaran Jokowi.

Dari lima nama tersebut, survei memilih satu nama terbaik dengan persentase tertinggi pada setiap kementeriannya. "Yang ranking satu sangat mungkin tidak terpilih. Bakal terjadi perubahan dan pergeseran. Karena itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Jokowi," kata Usamah.

Dengan mengumumkan bakal calon menteri hasil survei IReS ini, Usamah menyampaikan pesan Jokowi bahwa dari nama-nama yang muncul harus dicermati oleh masyarakat. "Sehingga ada masukan terbuka kepada presiden terpilih sebelum dilantik," tambahnya.

Survei sendiri menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 4 persen. Survei ini disebarkan pada 21 Agustus hingga 3 September. Sampling survei ini dilakukan terhadap 600 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dosen, birokrat minimal tingkat eselon IV, tokoh LSM, anggota DPRD, purnawirawan, pengusaha, dan pemuka agama di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com