Romahurmuziy Bantah Minta Posisi Pimpinan DPR ke Suryadharma Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi membantah mengirim pesan (SMS) kepada Suryadharma Ali sebelum ia memecat Suryadharma dari jabatan Ketua Umum PPP. Menurut Romi, informasi itu hanya upaya untuk mengalihkan isu hilangnya wewenang Suryadharma dalam tubuh PPP.

"Kalau memang SMS itu benar (ada), ditunjukkan saja. Kan sekarang teknologi sudah canggih, pasti operator mememori SMS itu," kata Romi saat dihubungi, Rabu (17/9/2014).

Romi menegaskan, kubu Suryadharma Ali sering melontarkan isu tak mendasar untuk menggoyang kubu yang menentangnya. Ia menganggap kubu Suryadharma bertindak semakin liar dan jauh dari aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP.

"Bagi saya, itu isu lama yang terus mereka tiupkan untuk mengalihkan persoalan. Tindakan-tindakan (kubu) Suryadharma sangat menunjukkan mereka bertindak tanpa aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PPP pimpinan Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha, menengarai Romi tengah menjalankan intrik politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan cara memanfaatkan PPP. Ia menyebutkan, intrik itu bermula dari kekecewaan Romi karena merasa tak didukung oleh Suryadharma untuk menjadi pimpinan DPR.

Menurut Tamliha, Romi sempat mengirim pesan (SMS) kepada Suryadharma agar dirinya ditunjuk sebagai calon pimpinan DPR. Pesan tersebut dikirimkan Romi beberapa hari sebelum digelarnya Rapat Pengurus Harian DPP PPP di Kantor DPP PPP, Selasa (9/9/2014) malam.

Tamliha menengarai Romi ingin mendapat keuntungan ganda dengan memanfaatkan PPP. Pertama, kata Tamliha, Romi ingin mendapat kursi pimpinan DPR dengan cara memanfaatkan posisi PPP di Koalisi Merah Putih. Sesuai UU MD3 dan peraturan tata tertib tentang DPR, pimpinan DPR dipilih melalui sistem paket dan berlaku untuk lima tahun. Setelah dipastikan dapat kursi pimpinan DPR, kata Tamliha, Romi akan membawa PPP dalam barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tamliha menuding Romi berusaha menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menyusun kepengurusan baru yang didominasi oleh elite PPP yang berseberangan dengan Suryadharma.