Kenapa Jokowi Tidak Umumkan Nama-nama Seluruh Kementerian?

JOKOWI, KOMPAS.com - Deputi Tim Transisi Bidang Arsitektur Kabinet Andi Wijayanto mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo bersama Tim Transisi masih menyelaraskan kelembagaan kementerian yang nantinya akan menjadi bagian dari kabinet Jokowi-JK. Hal itu menjadi alasan kenapa Jokowi hingga kini belum mengumumkan seluruh kementerian yang ada di kabinetnya.

"Ada 22 pokja, masing-masing pokja itu memiliki usulan tersendiri tentang kelembagaan yang harus diselaraskan," kata Andi di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

Jokowi, kata Andi, kemarin telah memberikan gambaran besar atas 34 kementerian yang akan bekerja di bawahnya. Menurut Andi, penyelarasan lembaga kementerian ini penting untuk memudahkan kinerja pemerintah terutama di masa awal pemerintahan.

"Jadi misal di pokja pendidikan ada dua opsi pendidikan tetap seperti sekarang dan ada pembagian dua kementerian dasar menengah dan pendidikan tinggi ristek," ujarnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, penyelarasan itu tak hanya sebatas untuk memudahkan koordinasi antar kementerian, tetapi juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Andi menekankan, jangan sampai perubahan nomenklatur kementerian yang nantinya dilakukan Jokowi justru akan mempersulit koordinasi pusat-daerah. Meski demikian, ia menegaskan, perubahan nomenklatur kementerian bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan biaya yang besar untuk merubah nomenklatur yang ada.

"Kalau hanya merubah nomenklatur itu ada yang mengatakan biayanya sampai 80-120 miliar, hanya untuk nomenklatur. Pengaruhnya juga ke pemda. Pemda harus menyesuaikan nomenklatur dinas pemda ke nomenklatur baru," katanya.