Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat dan Janji Jokowi soal "Ribet" Penanganan Lubang Menganga di Jalan

Kompas.com - 16/09/2014, 19:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta sekaligus presiden terpilih Joko Widodo "curhat" soal tumpang tindih aturan dan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama soal penanganan infrastruktur.

Menjadi pembicara dalam kuliah umum di auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jokowi bercerita soal tumpang tindih itu dengan kisah kesulitannya memperbaiki jalan rusak saat dia menjadi Wali Kota Surakarta.

"Ada lubang di jalan gede banget, tapi ndak bisa diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saya sampai pusing itu ndak bisa perbaiki itu," ujar Jokowi.

Jalan itu tak bisa diperbaiki oleh instansi di tingkat kotamadya, lanjut Jokowi, karena statusnya merupakan jalan negara yang merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Hanya karena itu coba, bayangkan! Betapa hal yang harusnya dibuat sederhana malah jadi ribet. (Padahal), jalan rusak begitu yang dicaci-maki kan saya," ujar Jokowi.

Di sisi lain, kata Jokowi, Kementerian Pekerjaan Umum pun tak kunjung memperbaiki jalan tersebut, dengan alasan yang dia tak ketahui.

Akibatnya, tutur Jokowi, lubang di jalan itu tetap saja menganga. Tak jarang, kata dia, jatuh korban jiwa karena terperosok lubang tersebut.

Jokowi berjanji akan mempertimbangkan pengalamannya saat menjadi wali kota itu dalam pengambilan kebijakan setelah kelak dilantik menjadi presiden.

"Aturan-aturan yang seperti itu yang mau saya pangkas atau paling tidak disederhanakanlah. Saya ingin semua peraturan tidak tumpang tindih agar penyelesaiannya cepat," janji Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com