Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Sering Dibaca SBY, "Indopos" Dipilih Jero untuk Pencitraan Senilai Rp 2 Miliar

Kompas.com - 13/09/2014, 09:39 WIB
Kontributor Mataram, Karnia Septia

Penulis


MATARAM, KOMPAS.com - Dana sebesar kurang lebih Rp 2 miliar yang diduga mengalir dari rekening mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, ke Indopos disebut digunakan untuk pencitraan Jero kepada Presiden.

"Ada keterangan bahwa ada duit mengalir ke sana (Indopos) sekitar kurang lebih Rp 2 miliar, digunakan untuk pencitraan Jero Wacik," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di Mataram, Jumat (12/9/2014).

Abraham menyatakan, Jero Wacik memilih Indopos untuk pencitraan karena Jero menganggap Indopos sering dibaca oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Makanya dia memilih Indopos untuk mencitrakan dirinya," kata Abraham.

Hingga saat ini, KPK telah memanggil Pemimpin Redaksi Indopos, Don Kardono, sebagai saksi bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

Kamis (11/9/2014), Don kembali dipanggil menjadi saksi terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Pemanggilan ini bukan kali pertama bagi Don. Sebelumnya, Don telah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang sama pada Selasa (9/9/2014).

Selain memanggil Don, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk mantan Sekjen ESDM Waryono Karno, Staf Khusus Menteri I Ketut Wiryadinata, Indah Pratiwi dari swasta, Kepala Bagian Kerja Sama Biro Perencanaan Kerja Sama Athena Fallahti, dan Kepala Subag Tata Usaha Setjen ESDM Asep Permana sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Jero sebagai tersangka sejak 2 September 2014. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno, yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut.

Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com