Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KontraS: Jokowi Harus Berani Ungkap Pelanggaran HAM Berat Orang di Sekelilingnya

Kompas.com - 12/09/2014, 19:23 WIB
Unoviana Kartika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk bersikap berani dalam mengungkap pelanggaran HAM berat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini supaya Jokowi tidak mengulang kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM berat.
 
"Penyebab utama kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu tidak berani menempuh proses hukum untuk orang-orang di sekelilingnya yang terlibat pelanggaran HAM berat," ujar Kepala Divisi Pengawasan Impunitas Muhammad Daud Berueh saat ditemui di kantornya, Jumat (12/9/2014).
 
Karena itu, KontraS berupaya untuk memacu Jokowi bersikap berani. Salah satunya membuat sebuah slogan dari media sosial bertagar #MasJokoBeraniNggak.
 
Menurut Daud, tidak sedikit orang yang tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat berada di belakang Jokowi. Namun, hal ini belum ditindaklanjuti hingga sekarang. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi pada masa Orde Baru.
 
"Kalau Jokowi berani, artinya dia sungguh-sungguh menepati janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," kata Daud.
 
Dia melanjutkan, KontraS akan senantiasa menagih visi dan misi presiden terpilih yang secara jelas menyebutkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. KontraS berharap, presiden terpilih akan memprioritaskan masalah ini dengan membentuk komite kepresidenan yang khusus berfungsi menyelesaikan masalah ini.
 
"Kami berharap presiden terpilih akan membentuk komite tersebut dalam waktu 100 hari pada awal pemerintahannya. Kalau sudah lebih dari itu, saya percaya, kasus pelanggaran HAM berat bukanlah prioritasnya," ujar Daud.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com