Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sarankan Tim Transisi Cek Pengadaan Lain Selain Mercy untuk Jokowi

Kompas.com - 11/09/2014, 08:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan, Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya memeriksa terlebih dahulu bentuk-bentuk fasilitas lain yang dikhawatirkan dapat menjebak pemerintahan Jokowi. Hal-hal itu ialah seperti biaya pelantikan, fasilitas tempat tinggal, dan renovasi ruang kerja bagi kabinet.

Usulan ini menyusul keputusan pemerintah yang akhirnya membatalkan pembelian Mercedes-Benz sebagai kendaraan dinas menteri pada kabinet Jokowi-JK. (Baca: Tolak Mercy, Jokowi dan Menterinya Disarankan Pakai Esemka)

Meski dibatalkan, kata Emerson, rencana pengadaannya tetap perlu dicurigai. Menurut dia, pengadaan mobil mewah itu bisa saja dilakukan untuk melemahkan Joko Widodo yang selama ini dikenal sederhana. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Batalkan Pembelian Mercy untuk Kabinet Jokowi)

"Kenapa memilih Mercy? Jangan-jangan ada main dengan distributor mobil itu," ujar Emerson, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/9/2014) malam.

Ia juga menilai, merupakan hal yang aneh saat rencana pengadaan mobil tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Seharusnya, kata Emerson, pengadaan kendaraan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemerintahan baru yang akan menggunakan fasilitas tersebut. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

Seperti diberitakan, sebelum diputuskan batal, pemerintahan SBY telah melakukan lelang pengadaan mobil dinas menteri untuk pemerintahan berikutnya melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pemenang lelang sudah ditetapkan, yakni Mercedes-Benz, dengan nilai tender Rp 91,94 miliar.

Rencana pengadaan tersebut mendapat banyak kecaman dari publik. Presiden terpilih Jokowi juga secara terus terang menolak pengadaan mobil mewah yang baru bagi para anggota kabinetnya pada pemerintahan yang akan datang. (Baca: Pemerintah Batal Beli Mercy Bukan karena Penolakan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com