Menteri PDT Diminta Bersaksi dalam Sidang Kasus Suap Proyek Talud Biak

"Di persidangan selanjutnya kami minta jaksa menghadirkan Helmy Faishal Zaini selaku Menteri PDT. Kami minta menteri dijadikan saksi," ujar Effendy, sesaat sebelum sidang ditutup di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Effendy menyebut Helmy meminta uang sebesar Rp 250 juta kepada kliennya untuk perjalanan dinas ke luar negeri melalui staf khususnya, Sabilillah Ardie. Ia mengatakan, dalam kasus ini, Teddy juga berada di posisi korban oleh Helmi.

"Terdakwa ini pelaku dan korban yang mengeluarkan uang buat mereka (Helmi dan Yesaya)," kata Effendy.

Selain meminta jaksa menghadirkan Helmy, ia juga meminta ketiga staf khusus Helmy, yakni Sabilillah, Muamir Muin Syam, dan Aditya Akbar Siregar untuk bersaksi dalam persidangan Teddy. Selain itu, ia juga meminta dua pejabat di Kementerian PDT dihadirkan sebagai saksi yaitu Deputi I Suprayoga Hadi dan Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana, Simon.

"Aditya Akbar Siregar sangat tahu proyek-proyek di Kementerian PDT. Saksi Suprayoga Hadi dalam BAP menjelaskan ada mekanisme kerja khusus di Kementerian PDT antara staf khusus dan menteri," ujarnya.

Mendengar permintaan Effendy, Hakim Ketua Artha Theresia meminta jaksa mencatat permintaan tersebut dan menghadirkan nama-nama yang disebutkan Effendi sebagai saksi dalam persidangan Teddy selanjutnya.

Hakim menjadwalkan sidang lanjutan atas terdakwa Teddy akan dilanjutkan pada Senin (15/9/2014).

Sebelumnya, Helmy yang pernah diperiksa penyidik KPK membantah bahwa di kementeriannya ada proyek pengadaan tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Dia mengatakan, kementeriannya tidak pernah memasukkan proyek tersebut ke dalam anggaran kegiatan Kementerian PDT. Bahkan, kata Helmy, alokasi dana kementeriannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 berkurang dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Dia pun mengaku tak kenal dengan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk.

Dalam kasus ini, Teddy diduga memberikan uang 100.000 dollar Singapura kepada Yesaya agar perusahaannya menjadi pelaksana proyek tanggul laut di Biak.

Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu pernah menyebut ada indikasi bahwa Teddy kerap menggarap proyek di salah satu kedeputian di Kementerian PDT. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Deputi I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Suprayoga Hadi. Seusai diperiksa, Suprayoga mengaku kenal dengan Teddy. Dia juga mengatakan bahwa anggaran proyek tanggul laut masih dalam pembahasan internal di Kementerian PDT dan belum ada pengajuan anggaran proyek tersebut ke DPR.