Menteri PDT Diminta Bersaksi dalam Sidang Kasus Suap Proyek Talud Biak

Kompas.com - 08/09/2014, 18:45 WIB
Menteri Pembangunan dan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini saat berbicara kepada wartawan di kantor Kementerian PDT, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2014). Hingga awal 2014, masih terdapat 183 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Berdasarkan hasil evaluasi kementerian PDT sebanyak 70 kabupaten berpotensi terentaskan. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINMenteri Pembangunan dan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini saat berbicara kepada wartawan di kantor Kementerian PDT, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2014). Hingga awal 2014, masih terdapat 183 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Berdasarkan hasil evaluasi kementerian PDT sebanyak 70 kabupaten berpotensi terentaskan. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Direktur PT Papua Perkasa Teddy Renyut, Effendy Saman meminta kepada jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadirkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini dalam persidangan selanjutnya. Teddy didakwa menyuap Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dalam pengadaan proyek pembangunan rekonstruksi talud (tanggul laut) abrasi pantai di Kabupaten Biak.

"Di persidangan selanjutnya kami minta jaksa menghadirkan Helmy Faishal Zaini selaku Menteri PDT. Kami minta menteri dijadikan saksi," ujar Effendy, sesaat sebelum sidang ditutup di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Effendy menyebut Helmy meminta uang sebesar Rp 250 juta kepada kliennya untuk perjalanan dinas ke luar negeri melalui staf khususnya, Sabilillah Ardie. Ia mengatakan, dalam kasus ini, Teddy juga berada di posisi korban oleh Helmi.

"Terdakwa ini pelaku dan korban yang mengeluarkan uang buat mereka (Helmi dan Yesaya)," kata Effendy.

Selain meminta jaksa menghadirkan Helmy, ia juga meminta ketiga staf khusus Helmy, yakni Sabilillah, Muamir Muin Syam, dan Aditya Akbar Siregar untuk bersaksi dalam persidangan Teddy. Selain itu, ia juga meminta dua pejabat di Kementerian PDT dihadirkan sebagai saksi yaitu Deputi I Suprayoga Hadi dan Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana, Simon.

"Aditya Akbar Siregar sangat tahu proyek-proyek di Kementerian PDT. Saksi Suprayoga Hadi dalam BAP menjelaskan ada mekanisme kerja khusus di Kementerian PDT antara staf khusus dan menteri," ujarnya.

Mendengar permintaan Effendy, Hakim Ketua Artha Theresia meminta jaksa mencatat permintaan tersebut dan menghadirkan nama-nama yang disebutkan Effendi sebagai saksi dalam persidangan Teddy selanjutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hakim menjadwalkan sidang lanjutan atas terdakwa Teddy akan dilanjutkan pada Senin (15/9/2014).

Sebelumnya, Helmy yang pernah diperiksa penyidik KPK membantah bahwa di kementeriannya ada proyek pengadaan tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Dia mengatakan, kementeriannya tidak pernah memasukkan proyek tersebut ke dalam anggaran kegiatan Kementerian PDT. Bahkan, kata Helmy, alokasi dana kementeriannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 berkurang dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Dia pun mengaku tak kenal dengan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk.

Dalam kasus ini, Teddy diduga memberikan uang 100.000 dollar Singapura kepada Yesaya agar perusahaannya menjadi pelaksana proyek tanggul laut di Biak.

Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu pernah menyebut ada indikasi bahwa Teddy kerap menggarap proyek di salah satu kedeputian di Kementerian PDT. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Deputi I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Suprayoga Hadi. Seusai diperiksa, Suprayoga mengaku kenal dengan Teddy. Dia juga mengatakan bahwa anggaran proyek tanggul laut masih dalam pembahasan internal di Kementerian PDT dan belum ada pengajuan anggaran proyek tersebut ke DPR.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.