Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Jangan Paksakan Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 30/08/2014, 22:36 WIB


DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan, rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak perlu dipaksakan.

"Biar saja berjalan secara alami, karena capres dua pasangan baru pertama kali dilakukan," kata Jimly dalam acara sarasehan ulama dan cendekiawan, di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 di Depok, Jabar, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Menurut Jimly, peserta Pilpres yang hanya dua pasangan menjadi pengalaman pertama dan mungkin terakhir bagi Indonesia. Pasalnya, tahun 2019 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara serentak. (baca: Ini Alasan MK Putuskan Pemilu Serentak 2019)

Jimly mengatakan, ada baiknya kalau pembelahan dua kekuatan politik bisa dilanggengkan. Hal itu akan membangun tradisi dua kubu dengan parpol pendukungya masing-masing.

"Masyarakat sudah lama terbiasa dengan pluralisme sehingga tak peru dikhawatirkan," katanya.

Sementara itu, mengenai langkah kubu capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan melanjutkan tuntutan ke Mahkamah Agung, menurut Jimly, hal itu hanya sebagai proses mencari keadilan. (baca: Setelah MK, DKPP, dan PTUN, Kini Tim Prabowo-Hatta Akan Gugat KPU ke MA)

"Ini merupakan alat untuk meredam kemarahan dan kekecewaan," katanya.

Jimly menambahkan, ada manfaat lain dalam proses hukum tersebut, yakni untuk memelihara soliditas dan kekuatan bersama dalam Koalisi Merah Putih.

"Ini penting dilakukan sebagai pengimbang di parlemen nantinya," katanya.

Meski demikian, Jimly menegaskan bahwa seluruh keputusan atau sengketa Pilpres sudah final di Mahkamah Konstitusi (MK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com