Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran JK Tanda Tangani Bajaj yang Mengantarnya ke KPU

Kompas.com - 29/08/2014, 17:39 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menandatangani bajaj yang digunakan ketika mengambil nomor urut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), giliran wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menandatangani bajaj yang ditumpanginya ketika ke Gedung KPU di Imam Bonjol, Jakarta.

Bajaj itu ditandatangani di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).

Penandatanganan bajaj BBG berpelat nomor B 2062 DE itu dilakukan di halaman rumah JK dengan disaksikan Presiden Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat.

Setelah kedua bajaj ditandatangani presiden dan wakil presiden terpilih, menurut Irwan, bajaj itu akan segera ditempatkan di Hotel Tentrem miliknya di Yogyakarta dan sekaligus menjadi ikon hotel. (Baca: Simbol Sejarah Perjalanan, Jokowi Tanda Tangani Bajaj yang Mengantarnya ke KPU)

Irwan membeli kedua bajaj itu karena dianggap memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanan pemilu presiden periode 2014-2019. Tak tanggung-tanggung, kedua bajaj itu dibeli dengan harga Rp 280 juta dari pemiliknya.

Irwan mengatakan, harga satu bajaj sebenarnya Rp 120 juta. Namun, karena nilai sejarahnya yang begitu tinggi, akhirnya satu bajaj dihargai Rp 140 juta. Selain itu, sang pengemudi, Rahmat dan Bori, masing-masing diberi uang Rp 25 juta.

"Ini bersejarah. Ini kendaraan yang dipakai (Jokowi-JK) saat menghadiri pengundian nomor urut di KPU pada 1 Juni lalu," ujar Irwan.

Baca juga:

Di Kaca Bajaj Ini, Jokowi Tulis "Tuhan, Berkahilah Indonesia"

Sopir Bajaj Pengantar Jokowi-JK ke KPU Jadi Bintang Iklan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com