Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peminat CPNS Diminta Hati-hati terhadap Informasi di Medsos

Kompas.com - 26/08/2014, 16:21 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN dan RB Herman Suryatman menegaskan, pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 tidak dikenai biaya. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama dari media online atau media sosial.

Hal itu disampaikan Herman lantaran pihaknya melihat ada pihak yang memanfaatkan proses seleksi CPNS menjadi peluang bisnis.

Menurut Herman, dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2014, panitia seleksi nasional (panselnas) menggunakan  dua situs resmi, yakni situs Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Masyarakat dapat mendaftarkan diri, salah satunya melalui panselnas.menpan.go.id.

"Informasi terkait dengan Panselnas CPNS 2014 hanya melalui kedua situs milik pemerintah tersebut," ujar Herman.

Terhadap berbagai informasi di media online ataumedia sosial yang mengaitkan namanya dengan CPNS, menurut Herman, pihak Kementerian PAN dan RB tidak bisa membatasi dan mengangapnya sebagai partisipasi publik.

"Namun, kalau informasi itu keliru, maka itu di luar tanggung jawab kami. Demikian juga kalau pengelola situs itu memungut biaya, itu juga di luar tanggung jawab kami," ujarnya.

Selain informasi mengenai pendaftaran seleksi CPNS, lanjut Herman, Kementerian PAN dan RB serta BKN bersama media partner telah melaksanakan simulasi computer assisted test (CAT) online secara gratis. Tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS dengan sistem CAT.

Herman mengatakan, simulasi CAT online tersedia di situs resmi Kementerian PAN-RB  www.menpan.go.id ataupun situs resmi BKN www.bkn.go.id. Seperti halnya bimbingan tes, simulasi CAT dapat diakses secara gratis.

"Simulasi ataupun pelaksanaan tes seleksi CPNS tahun 2014 secara nasional sama sekali tidak dipungut biaya," ujarnya.

Baca juga: Banyak Peminat, Pendaftaran "Online" CPNS Diperpanjang sampai 7 September

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com