Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengajak Pendukung Prabowo-Hatta Bergandeng Tangan

Kompas.com - 22/08/2014, 09:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nusron Wahid, berharap kehidupan bermasyarakat Indonesia kembali normal pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Ia juga mengajak pendukung Prabowo-Hatta bergandeng tangan.

"Para pendukung Prabowo-Hatta kembali jadi warga negara yang baik. Hentikan semua aktivitas yang kontraproduktif," ujar Nusron melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (22/8/2014) pagi.

"Mari kembali bergandeng tangan antara pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Kini sudah tidak ada lagi pendukung Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK," lanjut Nusron.

Ia mengatakan, pilpres adalah kompetisi politik yang harus dijalankan dengan fair. Menang atau kalah adalah hal yang wajar. Memperpanjang perselisihan, kata dia, bukan sikap yang bijak dalam mendukung demokrasi bangsa.

Nusron yakin pemerintahan Jokowi-JK kelak tidak akan menomorduakan pendukung Prabowo-Hatta. Jokowi-JK juga tak akan mengistimewakan pendukungnya karena seluruh warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama.

Seperti diberitakan, MK menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pilpres yang dimohonkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8/2014) malam. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, tidak satu pun dalil Prabowo-Hatta terbukti dalam persidangan.

Kubu Prabowo-Hatta tidak legawa menerima hasil tersebut. Anggota tim kuasa hukum Habiburokhman mengatakan tidak puas atas putusan MK. Ia menilai, ada inkonsistensi sikap antara putusan MK dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com