KPK: Putusan Terbaik untuk Sengketa Pilpres Bisa Kembalikan Kehormatan MK

"KPK juga meyakini, putusan terbaik MK dalam sengketa ini dapat ditujukan sebagai rebound yang kelak akan dapat mengembalikan marwah, kewibawaan dan kehormatan MK sebagai the guardians of constitution and the guardian of justice for voters and election," kata Bambang melalui pesan singkat, Kamis (21/8/2014).

Menurut Bambang, selama persidangan sengketa Pemilu 2014, hakim MK telah menunjukkan sikap profesional. KPK juga berharap agar siapa pun menghormati putusan MK terkait sengketa pemilu ini. "Karena sifat putusannya final dan mengikat sekaligus membuktikan tingkat maturitasnya sebagai negarawan sejati," ucap Bambang.

Bambang mengatakan, ada banyak tantangan yang menghadang Indonesia ke depannya. Pascaputusan MK, ujar dia, harus dijadikan titik tolak agar seluruh elemen kekuasaan dan masyarakat bersatu-padu membangun gerakan sosial antikorupsi.

"Gerakan itu berbasis pada sikap dan perilaku amanah dan berintegritas dalam menjalankan mandat kewenangannya sebagai penguasa, dan rakyat akan terlibat aktif untuk memastikan agar akuntabilitas penggunaan kewenangan dari kekuasaan dijalankan hanya untuk kepentingan kemaslahatan rakyat saja," papar Bambang.

MK, Kamis, akan memutuskan gugatan PHPU yang diajukan pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Putusan dikeluarkan setelah majelis hakim MK memeriksa puluhan saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan Prabowo-Hatta, Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.

Selain pemeriksaan saksi, Majelis Hakim MK juga telah memeriksa seluruh bukti yang diajukan Prabowo-Hatta dan KPU. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) digelar secara tertutup beberapa hari sebelum putusan dikeluarkan.

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Hatta menyampaikan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satu alasan itu adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satu alasan itu adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta juga menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antara UU yang diduga dilanggar adalah UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 5, 18, 19, 20, dan 21 Tahun 2014.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Setelah itu, Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Jika MK berpendapat lain, maka pasangan calon tersebut meminta Jokowi-JK didiskualifikasi karena menurut mereka telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilu presiden, lalu digelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.

Bila MK punya pendapat yang berbeda, kubu Prabowo-Hatta meminta digelar pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara yang menurut kubu Prabowo-Hatta bermasalah. Jika MK tetap berpendapat lain, kubu Prabowo-Hatta meminta putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.