Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 09.00, Presiden SBY Bacakan Pidato Kenegaraan dan RAPBN 2015

Kompas.com - 15/08/2014, 08:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan laporan tahunan dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2014) pukul 09.00. Tak hanya pidato kenegaraan, Presiden juga akan menyampaikan Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pada siang nanti.

Pidato kenegaraan kali ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan Presiden Yudhoyono sebelum mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2014. Menjelang pelaksanaan pidato kenegaraan dan pembacaan RAPBN 2015, yang paling banyak disorot adalah soal proses transisi. Kubu presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla berharap agar Presiden Yudhoyono dapat memasukkan alokasi anggaran program-program prioritas, seperti Kartu Indonesia Sehat. Namun, pihak Istana menyatakan program itu baru bisa dimasukkan sendiri oleh Jokowi pada RAPBN-P 2015.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah soal subsidi bahan bakar minyak. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, postur RAPBN 2015 yang akan dibacakan Presiden nanti tidak akan menjegal pemerintahan mendatang. RAPBN 2015, kata dia, hanya bersifat dasar dan memberikan ruang cukup luas bagi pemerintahan baru untuk mengubahnya, tak terkecuali soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak.

"Soal subsidi sama, kami ikut baseline saja. Kewenangan bukan pada kami. Kalau kami nanti yang melakukan atau menghapuskan atau mengurangi, nanti pemerintah yang akan datang akan tersandera. Tidak baik. Jadi lebih baik mereka yang putuskan sendiri," ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Chairul mengungkapkan, RAPBN 2015 tetap memberikan subsidi BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia. Namun, alokasi subsidi BBM itu bersifat dasar. "Yang pasti kami tidak ingin sandera pemerintah akan datang. Kami akan berikan keleluasaan pemerintahan akan datang untuk ikut pembahasan karena mereka yang akan pakai APBN," ujarnya.

Pemilik Trans Corp yang juga pernah menjadi Ketua Ekonomi Nasional itu menyatakan, Presiden Yudhoyono akan langsung bertemu dengan presiden terpilih beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014. Salah satu agenda pertemuan tersebut, sebut Chairul, adalah masalah APBN 2015. "Termasuk penggantian BUMN-BUMN strategis pun beliau akan bicara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com