Kompas.com - 14/08/2014, 07:27 WIB
Halaman muka situs web Kabinet Rakyat KABINETRAKYAT.ORGHalaman muka situs web Kabinet Rakyat
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Kantor transisi

Bisa diduga tekanan politik terbesar yang akan dihadapi Jokowi justru berasal dari internal PDI-P sendiri. Persoalannya, Jokowi bukan hanya tidak duduk dalam struktur kepemimpinan partai di tingkat pusat, tetapi juga karena pencapresannya dimungkinkan berkat ”keikhlasan” dan ”kebaikan” Megawati yang memperoleh mandat Kongres III PDI-P di Bali (2010) untuk menetapkan capres Pemilu 2014. Cara pandang terakhir melekat kuat di lingkungan para loyalis Megawati sehingga bagi mereka, sebagai ”petugas partai”, Jokowi pertama-tama harus mendengar nama para calon menteri yang disodorkan mantan Presiden RI kelima tersebut.

Antara lain untuk menghindari berbagai tekanan politik itu, Jokowi merasa perlu membangun ”Kantor Transisi”, sebuah kantor kerja yang disiapkan untuk memfasilitasi dan mengantisipasi berbagai soal krusial terkait dengan transisi kekuasaan dari presiden lama ke presiden terpilih. Soal-soal krusial itu di antaranya format kabinet dan sistem pendukung kantor kepresidenan. Seusai terpilih sebagai presiden, Jokowi tampaknya enggan berhadapan langsung dengan pimpinan parpol pendukung membicarakan personalia kabinetnya. Jika dugaan ini benar, melalui Kantor Transisi yang dipimpin Rini Mariani Soemarno ini, Jokowi berusaha konsisten dengan komitmen awal membentuk kabinet kerja tanpa pretensi balas jasa politik atau bagi-bagi kekuasaan.

Jadi, meski ada sejumlah pihak yang merasa berjasa mengantar Jokowi-JK meniti tangga kekuasaan, mereka barangkali harus siap gigit jari karena Jokowi akan berpegang otoritas konstitusionalnya sebagai presiden terpilih. Jika benar demikian, langkah berani ini patut kita dukung agar pemerintahan mendatang tak terperangkap politik transaksional.

Lembaga kepresidenan

Di luar kebutuhan membentuk kabinet kerja yang profesional, agenda lain yang tak kalah penting dan perlu dipikirkan Jokowi-JK adalah menata ulang sekaligus memperkuat kantor kepresidenan, termasuk memperkuat dan memfungsikan lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta sistem pendukung lainnya. Sudah menjadi rahasia umum, saat ini unsur staf pendukung pada kantor wakil presiden jauh lebih kuat dan banyak jumlahnya dibandingkan kantor presiden di lingkungan Istana Negara. Kondisi yang agak aneh ini sudah berlangsung sejak Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dan Megawati menjadi Wapres.

Dewasa ini, di luar jajaran menteri kabinet, presiden sebagai kepala eksekutif yang bersifat tunggal dibantu oleh beberapa lembaga atau unit, yakni Wantimpres, Sekretaris Kabinet, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta lembaga ”staf khusus presiden” untuk bidang-bidang tertentu. Sejauh ini belum ada regulasi baku setingkat UU terkait dengan pembagian dan hubungan kerja di antara lembaga-lembaga tersebut, kecuali
mungkin Sekretaris Kabinet, yang sesuai dengan namanya, mengatur rapat kabinet dan agenda presiden. Ke depan, berbagai unsur dari sistem pendukung kantor kepresidenan ini, termasuk unsur staf pada kantor wapres, perlu di tata ulang sehingga benar-benar merefleksikan kinerja sistem presidensial yang sinergis dan efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dengan Wantimpres, misalnya, sudah waktunya lebih difungsikan sebagai lembaga think-tank presiden dalam mempertimbangkan berbagai isu dan kebijakan strategis. Karena itu, Wantimpres semestinya tidak sekadar jadi kantor penampungan bagi para pensiunan pejabat negara, seperti berlangsung selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY. Wantimpres juga perlu diisi para ahli atau profesional yang masih cukup produktif di bidangnya. Kita percaya, semua kehendak perubahan bisa diwujudkan asalkan ada kemauan politik, niat, dan komitmen untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.

Syamsuddin Haris
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.