Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersihkan TNI dari Korupsi, Panglima Teken Pembangunan Zona Integritas

Kompas.com - 11/08/2014, 16:11 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat internal serta menjaga jati diri TNI.

"Penguatan tersebut jadi penting guna menjaga jati diri TNI, dan menghindari perilaku korupsi yang merugikan bangsa dan negara," ujar Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, dalam sambutannya pada acara deklarasi dan penandatanganan piagam "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan TNI, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).

Moeldoko mengatakan, pencanangan zona integritas ini sebagai bentuk penguatan TNI dan segenap prajurit di dalam sistem yang telah dibangun diatas landasan moral etika dan pancasila serta Sapta Marga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI.

Moeldoko berharap, dengan dicanangkannya zona integritas ini, upaya-upaya yang mengarah kepada tindakan korupsi di lingkungan TNI dapat dicegah sedini mungkin. Moeldoko juga mengatakan dirinya tidak segan-segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan TNI.

"Kalau ada yang macam-macam, pasti dicopot. Kalo sudah diingatkan tapi tetap berjalan, kita copot," tegas Moeldoko.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 60 tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.

Selain Panglima TNI, kegiatan ini dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com