Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Tegur Prabowo: Di Korea Utara Enggak Ada Pemilu, Mas...

Kompas.com - 10/08/2014, 15:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Mohammad mengaku sempat mengingatkan kesalahan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemilu di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, komunis, dan lebih parah dari pemilu di Korea Utara. Prabowo sebelumnya mengungkapkan hal tersebut saat berorasi di sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014) lalu.

"Saya kan waktu itu hadir juga di MK, memang terkesan beliau sedikit emosi. Karena beliau dapat data, ada beberapa puluh TPS yang pemilih Prabowo-Hatta nol. Padahal, ada saksi dari partai, ada dari teman PKS. Mereka kan pasti memilih jadi tidak mungkin jumlahnya sama sekali nol," kata Fadel saat menjadi pembicara dalam rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (10/8/2014) siang.

Survei tersebut membahas mengenai situasi demokrasi di Indonesia pasca-pilpres, salah satunya membahas pernyataan Prabowo saat sidang MK. Saat diberi kesempatan memberi tanggapan, Fadel mengklarifikasi pernyataan Prabowo itu.

Fadel mengatakan, Prabowo merasa bingung dengan jumlah suara nol tersebut dan bermaksud memprotesnya ke MK. Namun sayangnya, Prabowo menyampaikan hal tersebut dengan cara yang tidak tepat.

"Saya bilang di Korea Utara enggak ada pemilu, Mas, parlemen ditunjuk semau dia saja. Kalau digunakan perbandingkan dengan dulu pas Orde Baru, baru pas," ujar Fadel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com