Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Tak Masalah Tidak Ada Perwakilan dalam Tim Transisi Jokowi-JK

Kompas.com - 06/08/2014, 16:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengaku tak mempermasalahkan tidak masuknya perwakilan Partai Hanura dalam tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Saleh, yang terpenting masukan dari Hanura pada rencana dan strategi kebijakan Jokowi-JK tetap dipertimbangkan.

Saleh menjelaskan, tim transisi dibentuk sebagai wadah bekerja tim khusus untuk mencermati berbagai masalah teknis yang terkait dengan pembahasan rancangan APBN 2015 (baca: Ini Fungsi Kantor Transisi Jokowi-JK).

Pembentukan tim transisi ditujukan untuk membantu percepatan bergulirnya program unggulan Jokowi-JK jika dilantik pada Oktober mendatang.

"Guna mempercepat pelaksanaan visi dan misi, misalnya bagaimana agar Kartu Indonesia Pintar dapat dijalankan," kata Saleh, saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR itu melanjutkan, tim transisi juga dibentuk bukan untuk memetakan figur yang akan dipilih dalam kabinet Jokowi-JK. Ia memercayakan semua proses akan berjalan baik dan soliditas dukungan untuk Jokowi-JK tetap terjaga.

"Yang penting komunikasi serta masukan-masukan kita terus berjalan seperti biasa dan saya kira semua unsur juga terlibat," ucapnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015.

Tim ini diisi oleh lima figur yang disebut dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensinya. Dari kelima figur itu, hanya dua orang yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi-JK, yakni Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal. Sementara itu, partai pendukung lain, seperti Hanura, PKB, dan PKPI, tak memiliki perwakilan.

Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan pengamat intelijen, Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com